bet365足球投注

Seringkali para pencari keadilan dihadapkan pada permasalahan permintaan uang 鈥淥perasional鈥�, pemberian fasilitas, dan berbagai modus pemberian yang tampaknya tidak terelakkan.

Hal ini berakar pada imbalan uang pada jasa litigasi yang memang cukup mahal dan memiliki tingkat kesulitan tinggi.聽

Demikian pula beberapa mekanisme hukum acara memiliki celah-celah yang menyuburkan 鈥渃alo鈥� atau pengurusan perkara. Lebih jauh lagi bahkan untuk mendapatkan Salinan atau dokumen lainnya sangat sulit dan memiliki 鈥渉arga鈥�.

Masyarakat seringkali dihadapkan pada dilema seperti 鈥渂ocoran鈥� putusan perkara yang memiliki harga untuk dapat diubah seperlunya.

Hal yang paling dapat terlihat tentunya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan atau penegakan hukum. Ketidakpastian berdampak pada sistem ekonomi dan investasi serta pelindungan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dapat terlihat adanya penyimpangan terhadap tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaaatan.

Hingga kini adagium seperti 鈥渒eadilan hanya milik penguasa atau orang kaya鈥� atau 鈥渉ukum tajam kebawah tumpul ke atas鈥� akan selalu muncul.聽

Persoalan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam sistem hukum dan peradilan selalu mencuat dan seolah tidak memiliki solusi yang jelas. Transparansi dan akuntabilitas akan senantiasa terhambat.

Urgensi Langkah Strategis

Beberapa upaya dan langkah-langkah strategis dalam mengeradikasi suap, penyimpangan, dan penyalahgunaan di sistem peradilan sebenarnya selalu dikaji.

Namun yang paling penting adalah konsistensi dan keberlanjutan melalui komitmen yang tinggi.聽

Pertama, reformasi struktur peradilan dan penegakan hukum perlu dijamin. Transparansi dari rekrutmen, pembinaan karir, uji kompetensi, dan peningkatan integeritas harus dapat dijamin. Hal ini akan mendorong publik untuk dapat pula mengawasi.

Sistem Pembinaan Karir, Mutasi, Promosi, demosi, dan pengisian jabatan harus memiliki tolok ukur yang jelas, obyektif, dan kepastian atau ketegasan. Jaminan untuk pembinaan karir dan penempatan di wilayah harus dilakukan dengan sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya.

Kedua adalah perhatian terhadap hakim dan kesejahteraan maupun fasilitas yang mendukung optimalisasi kerja dan profesionalitas.

Pada saat ini, banyak hakim atau aparat yang mengalami kekurangan baik dari sisi kesejahteraan maupun dukungan sarana dan prasarana kerja.聽

Hakim adalah profesi mulia sehingga harus diberi kelayakan pendapatan, namun di satu sisi harus diganjar dengan sanksi yang terberat jika terdapat pelanggaran.

Penanganan terhadap pelanggaran etik maupun hukum harus dapat dilakukan secara terbuka atau membuka ruang publik untuk dapat mengadu dan mendapat tindak lanjut yang jelas.聽

Selanjutnya adalah penguatan fungsi pengawasan, baik melalui sistem, pengawasan internal, maupun pengawasan eksternal.

Sistem peradilan pidana misalnya memiliki pengawasan hakim secara internal (Bawas MA), Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, hingga APIP ataupun penegakan hukum.聽

Lebih jauh lagi perlu dipikirkan kembali bagaimana sistem dapat secara otomatis mengawasi akuntabilitas dan keakuratannya.

Revisi Hukum Acara Pidana misalnya harus memungkinkan upaya untuk mengajukan keberatan terhadap beberapa tindakan atau upaya paksa yang telah diatur dalam undang-undang, secara obyektif dan transparan.聽

Revisi kebijakan kekuasaan kehakiman harus dapat diatur secara komprehensif sehingga membuka jalan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkoreksi ketidakprofesionalan atau ketidakadilan yang tercipta

Penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dioptimalkan untuk pengawasan dan transparansi publik.

Hal terkait adalah penggunaan 鈥渨histleblowing system鈥� dimana dapat saling melaporkan penyimpangan tentunya dengan penghargaan (reward) jika terbukti dan bermanfaat.

聽Sesama hakim atau pegawai harus juga dapat saling mengawasi dan mencegah, bukan hanya pertemanan atau koneksi.

Demikian pula profesi advokat, notaris, atau lainnya juga harus diatur secara tegas dan jelas tentang hukuman terhadap penyimpangannya.

Selanjutnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan pengungkapan praktik mafia hukum dan peradilan. Demikian pula kampanye untuk menghilangkan budaya suap dan korupsi.

Selain edukasi terhadap seluruh aparat penegak hukum, hakim, dan termasuk advokat; dibutuhkan kejelasan sistem yang dapat memudahkan penanganan pelanggaran seperti hukum dan etik yang sangat berat dan dilakukan melalui SOP atau prosedur yang jelas dan obyektif.聽

Pencegahan dan pemberantasan mafia hukum dan peradilan termasuk budaya suap hakim dan penyalahgunaan kewenangan adalah masalah serius yang membutuhkan pendekatan multidimensi.

Reformasi struktural, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum tegas, dan peningkatan kesadaran integritas harus dilakukan secara konsisten dan simultan.

Tanpa upaya serius, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia akan terus merosot dan tentunya menghambat pembangunan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia.

Untuk itu saya mendorong pendekatan penegakan hukum (penindakan), pencegahan, pelatihan, dan langkah-langkah sistemik dalam pengambilan kebijakan dan penanganannya harus terus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

Mudah-mudahan komitmen bersama kita akan mampu memberantas mafia hukum dan peradilan yang meresahkan.