bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pihaknya tidak mau gegabah menyikapi adanya usulan agar kota Solo menjadi Daerah Istimewa.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan" kata Prasetyo, Jumat, (25/4/2024).

Pihaknya kata Prasetyo harus mempelajari terlebih dahulu usulan tersebut.聽

Pemerintah harus mengkaji usulan dengan mempertimbangkan banyak faktor.

"(Karena) manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," katanya.

Misalnya kata dia, ketika terjadi pemekaran atau daerah otonomi baru, maka perangkat, kelengkapan pemerintahan perlu diadakan. Oleh karena itu mengenai usulan tersebut harus didiskusikan mendalam.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," katanya.

Baca juga: Soal Perkara Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, KPU Solo Yakin Sudah Verifikasi Ijazah Sesuai Prosedur

Meskipun demikian kata Prasetyo, usulan agar Solo menjadi Daerah Istimewa belum masuk ke Istana. Usulan tersebut kata dia seharusnya masuk terlebih dahulu ke Kemendagri.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," pungkasnya.

Sebelumnya wacana menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa kembali mencuat dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa hingga April 2025, terdapat enam wilayah yang mengajukan permohonan status Daerah Istimewa, termasuk Kota Surakarta (Solo).

Selain itu, Kemendagri juga menerima usulan pembentukan 42 provinsi, 252 kabupaten, dan 36 kota, serta permintaan status daerah khusus dan istimewa dari berbagai wilayah.

鈥淧er April 2025, ada enam wilayah yang meminta status Daerah Istimewa dan lima wilayah meminta status Daerah Khusus. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dibahas bersama DPR karena menyangkut amanat undang-undang,鈥� ujar Akmal.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mengakui adanya dorongan dari berbagai pihak agar Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Namun menurutnya, hal tersebut perlu dipertimbangkan secara matang.