bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo lulus pada 5 November 1985 dari Fakultas Kehutanan,

Keterangan tersebut disampaikan UGM setelah kedatangan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (15/4/2025).

Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, mengatakan pihak UGM telah menemui perwakilan dari TPUA di ruangan di Fakultas Kehutanan.

Baca juga: Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu, Penggunaan Font Times New Roman-Nomor Seri Ijazah Berbeda

Pertemuan dengan jajaran rektorat UGM diwakili oleh tiga orang dari TPUA, yakni Tifauzia Tyassuma, Roy Suryo dan Rismon Hasiholan.

Selain Wening, dari UGM diwakili oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito; Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, Ph.D.

Teman-teman Joko Widodo (Jokowi) diklaim secara sukarela turut hadir ke pertemuan tersebut.

Wening menegaskan, UGM tidak berada dalam posisi membela pihak manapun.

"Ini bukan soal membela siapa-siapa. Kami hadir sebagai lembaga akademik yang memiliki dokumen resmi. Apakah beliau mahasiswa kami atau bukan, dan apakah lulus atau tidak, itu yang kami sampaikan. Berdasarkan catatan kami, Joko Widodo lulus pada 5 November 1985 dari Fakultas Kehutanan," ujar Wening kepada wartawan di ruang Fortakgama, Selasa (15/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wening juga menjelaskan bahwa UGM menyampaikan berbagai dokumen pendukung, termasuk salinan ijazah dari masa SMA (STRB), dokumen akademik lainnya, notulen ujian skripsi, serta skripsi asli milik Jokowi.

"Semua bukti itu kami tampilkan dengan lengkap," tambahnya. Disebutnya, Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985.

Baca juga:  UGM Hanya Mau Tunjukkan Data yang Bersifat Pribadi soal Ijazah Jokowi jika Diminta Penegak Hukum

UGM, lanjut Wening, siap membuka dokumen-dokumen tersebut apabila diperlukan dalam proses hukum.

Namun, akses terhadap dokumen tersebut hanya bisa dilakukan berdasarkan prosedur resmi, seperti perintah dari pengadilan. Hal itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi milik Joko Widodo.

"Tidak semua orang bisa melihat dokumen-dokumen itu begitu saja. Tapi jika ada proses hukum, misalnya pengadilan, UGM siap hadir sebagai saksi dan menunjukkan dokumen yang diperlukan," tegasnya.

Dalam pertemuan tertutup itu, turut hadir pula 11 orang rekan satu angkatan Jokowi. Mereka membawa serta skripsi, serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan momen wisuda.