Pendidikan GOTAG
KUHAP
Berita
Foto (14)
-
Kompolnas Sebut Revisi KUHAP Harus Berlandaskan Prinsip HAM
Choirul Anam menyampaikan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus berlandaskan prinsip-prinsip HAM.
-
Survei LSI: Mayoritas Publik Dukung Transparansi dan Kesetaraan Penyidik dalam Revisi KUHAP
mayoritas publik mendukung penyidik setara serta peningkatan tansparansi dan akuntabilitas penanganan kasus pidana untuk dimasukkan dalam RUU
-
Lemkapi: Sebaiknya RUU Polri Dibahas Setelah Revisi KUHAP Rampung Untuk Hindari Tumpang Tindih
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan melihat saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan RUU Polri.
-
Jaksa KPK Sebut Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Salah Memahami Materi Eksepsi
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kuasa hukum terdakwa Sekjen PDIP Â Hasto Kristiyanto salah memahami materi eksepsi.Â
-
Iwakum Tolak Usul Larangan Siaran Langsung Sidang di Pengadilan: Tak Sesuai dengan Asas
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menolak usulan pelarangan siaran langsung proses persidangan dalam revisi KUHAP yang tengah dibahas di DPR.
-
Mencermati RUU KUHAP dan Urgensi Kebutuhan Modernisasi Hukum Acara Pidana
Saat ini KUHAP telah berusia 44 tahun dan masih berlaku atau menjadi acuan bagi sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.
-
Juniver Girsang Sebut Dua Usulan Advokat dalam RUU KUHAP Diterima Komisi III DPR
Juniver Girsang mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diinisiasi DPR sangat baik dan sangat maju sekali dari KUHAP
-
Pakar Usul Advokat Tak Bisa Dituntut Perdata atau Pidana Saat Bela Klien, Komisi III DPR Setuju
Advokat menjalankan tugas dan fungsi melakukan pembelaan pendampingan orang yang menjalani proses peradilan.
-
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU KUHAP Hari Ini, PBHI Ungkap Ribuan Pelanggaran APH
Dalam satu dekade terakhir, tercatat puluhan ribu aparat penegak hukum dilaporkan melakukan pelanggaran administrasi hingga pidana.
-
Gayus Lumbuun Usul Polisi Tetap Jadi Penyidik di RUU KUHAP
Gayus Lumbuun, mengatakan kepolisian sebaiknya tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
-
Pencabutan Kewenangan Penyidikan Dinilai Melemahkan Kejaksaan yang Sedang Getol Tangani Korupsi
Pencabutan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, terutama dalam kasus-kasus korupsi, menurut Irfan, akan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang
-
Hindari Tafsir Liar, Komisi Kejaksaan Desak DPR Ungkap Draft RUU KUHAP ke Publik
Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiono Suwadi meminta DPR RI membuka draft Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ke publik.
-
Pembaruan KUHAP harus Mampu Hadirkan Mekanisme Koordinasi yang Jelas dan Terstruktur
Koordinasi yang solid antara penyidik dan penuntut umum dinilai krusial guna mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih efektif dan akuntabel
-
Imparsial Sebut Pembahasan RUU Kejaksaan hingga KUHAP Cenderung Tertutup: Bahaya bagi Demokrasi
Ardi Manto Adiputro, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Kejaksaan, RKUHAP, RUU Polri, dan RUU TNI cenderung dilakukan secara tertutup.
-
Guru Besar Ilmu Hukum UPH Soroti Revisi KUHAP dan UU Kejaksaan Terkait Kewenangan Penyidikan
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting, menyoroti rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Revisi KUHAP, Adies Kadir Ungkap Pentingnya Adaptasi Hukum Acara di Era Modern
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI ke-13.
-
Akademisi Sepakat Desak Dominus Litis Jadi Bagian RUU KUHAP
akademisi mendesak revisi KUHAP dan KUHP harus selaras, terutama mengenai dominus litis sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara penyidik.
-
Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia Tuntut DPR Hapus Hak Imunitas Jaksa Dalam UU Kejaksaan
Lewat aksi di depan gedung DPR, Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia menuntut agar imunitas Jaksa dapat dihapuskan dalam undang-undang Kejaksaan.
-
Masyarakat Sipil Bersurat ke Komisi III DPR, Sampaikan 8 Poin Krusial Terkait Revisi KUHAP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), mendatangi Komisi III DPR RI, sampai 8 poin krusial.
-
Berkaca Kasus Hotman Vs Razman, KY Minta Revisi KUHAP Perkuat Perlindungan Hakim
Pentingnya penguatan perlindungan dan pengamanan terhadap hakim dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
