TAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
DPR Sorot PAD Kepri dan Jakarta: Baju Gubernur Ansar dan Pramono Sama, Tapi Pendapatan Timpang
Menurut Rifqi, ketergantungan fiskal DKI Jakarta terhadap APBN hanya 29 persen. Meski demikian, angka tersebut setara dengan Rp26 triliun鈥攋umlah yang
-
Anggota DPR Rahmat Saleh Dorong ATR/BPN Libatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat di Sumbar
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh, mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).
-
Ahmad Luthfi Akui Jateng Provinsi Termiskin se-Jawa: Kami Bukan Nabi Musa Bisa Langsung Ubah Keadaan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengakui secara terbuka bahwa provinsi yang ia pimpin saat ini menjadi daerah termiskin se-Pulau Jawa.
-
Komisi II Kembali Rapat Bersama Sejumlah Gubernur, Kali Ini Bareng Pramono Anung hingga Ahmad Luthfi
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan agenda ini untuk membahas keuangan daerah.
-
Respons Dedi Mulyadi Disinggung Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Saat Rapat di DPR
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut sebagai 鈥淕ubernur Konten鈥漮leh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud.
-
鈥婼ri Sultan HB X Ungkap 60 Formasi CPNS di Pemda DIY Masih Kosong, Ini Tiga Penyebabnya
Sri Sultan Hamengkubuwono X atau Sri Sultan HB X, menyampaikan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY saat ini masih belum mencukupi.
-
Politikus Golkar Sebut Mundurnya Hasan Nasbi Dari Kepala PCO Sebagai Bentuk Tanggung Jawab
Politikus Golkar Ahmad Irawan menilai keputusan mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi.
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Ada 341 Daerah Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Baru
Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan ada 341 daerah yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tetapi masih prematur.
-
Komisi II DPR Siap Revisi UU Ormas, Tapi Katanya Saat Ini Belum Urgen
Rifki mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI siap membahas usulan revisi UU Ormas jika ditugaskan oleh pemerintah. Meski begitu, ia memandang bahwa revi
-
Wamendagri Lapor ke Komisi II DPR, Ada Daerah Angkat ASN di Luar Jadwal聽
Ribka Haluk mengatakan, terdapat sejumlah daerah yang melakukan pengangkatan tidak sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
-
Komisi II DPR Sebut Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Meresahkan, UU Ormas akan Direvisi?
Komisi II DPR menyatakan pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk membubarkan ormas meresahkan.
-
Komisi II DPR Tunggu Usulan Resmi Pemerintah untuk Revisi UU Ormas
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya menunggu usulan resmi dari pemerintah untuk memulai proses revisi UU Ormas
-
Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan status daerah istimewa maupun pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang.
-
Muncul Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa, Anggota Komisi II DPR Minta Hati-hati
Ahmad Doli Kurnia merespons soal munculnya wacana beberapa daerah termasuk Solo menjadi Daerah Istimewa.
-
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda Bicara Nasib Revisi UU Pemilu: Jangan Tanya Saya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menjawab perihal revisi UU Pemilu yang belum jelas nasibnya.
-
DPR Tanggapi Kewenangan Presiden Mutasi Pejabat Eselon 2 dalam RUU ASN
Rifqi mengatakan mutasi ASN yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh presiden, dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang selama ini.
-
Ketua Komisi II DPR Minta MK Tak Putus Pemungutan Suara Ulang di Pilkada yang Sudah Gelar PSU
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta MK tak lagi mengeluarkan putusan PSU atas gugatan terhadap daerah yang gelar Pilkada.
-
Anggota Komisi II DPR Ungkap Akar Masalah Terkait Mundurnya 700 CPNS Kemendiktisaintek
Karena penempatan terpusat saat distribusi itulah, dia mengatakan bahwa ternyata kenyataaanya lokasi jauh dari harapan.聽
-
Komisi II DPR Soal Mundurnya 700 CPNS Kemendiktisaintek: Perekrutan Harus Lebih Transparan
Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, merespons soal mundurnya sekira 700 CPNS Kemendiktisaintek secara serentak.
-
700 Dosen CPNS Mengundurkan Diri, Komisi II DPR Desak Evaluasi Rekrutmen ASN
Anggota Komisi II DPR menyoroti pengunduran diri 700 CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.