bet365����Ͷע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, melontarkan kritik tajam terkait ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama para gubernur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025), ia menyoroti perbedaan tajam antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan DKI Jakarta.

Rapat tersebut turut dihadiri beberapa gubernur, termasuk Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Pak Gubernur Ansar (Kepri) ini bajunya saja sama dengan Mas Pramono (Jakarta), sama-sama gubernur. Tapi angkanya jauh," ujar Rifqi saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: 4 Pihak Serang Kebijakan Dedi Mulyadi, Tak Sependapat Siswa Nakal Masuk Barak TNI

Menurut Rifqi, ketergantungan fiskal DKI Jakarta terhadap APBN hanya 29 persen. Meski demikian, angka tersebut setara dengan Rp26 triliun—jumlah yang bahkan bisa menopang pembangunan tiga provinsi di luar Jawa.

“Kelihatan persentasenya kecil, tapi karena nominalnya besar, bisa dimanfaatkan untuk provinsi lain yang benar-benar butuh,” tambahnya.

Usulan Reformasi Fiskal: Menuju Merdeka Fiskal

Rifqinizamy menjelaskan, Komisi II mengundang para gubernur dan pejabat Kemendagri dalam rapat, untuk menyusun formula pendanaan yang lebih adil.

Rifqi menyerukan pentingnya menyusun formula pendanaan yang lebih adil dan berkeadilan antarprovinsi.

Menurutnya, daerah dengan PAD tinggi bisa didorong untuk lebih mandiri secara fiskal, sehingga dana pusat bisa dialokasikan ke daerah yang benar-benar memerlukan.

"Kita perlu susun formula yang lebih berkeadilan, berkebhinekaan. Kira-kira bisa enggak kita buat terminologi beberapa provinsi itu ‘merdeka fiskal’?" kata dia.

"Karena nyatanya, dengan PAD-nya, kalau kita exercise APBD-nya, itu cukup kok untuk pembangunan,” ujar Rifqi.

Baca juga: TNI Siap Bina Ormas, Panglima TNI: Kami Punya Rindam dan Sistem Disiplin

Legislator dari Partai NasDem itu juga menyampaikan bahwa jika provinsi dengan PAD besar dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN, maka dana negara bisa lebih maksimal mendukung pembangunan di wilayah daerah tertinggal dan minim PAD.

Ketimpangan fiskal antarprovinsi menjadi isu krusial yang perlu dibenahi demi pemerataan pembangunan nasional. Komisi II DPR menegaskan perlunya pendekatan baru agar semua provinsi, baik dengan PAD tinggi maupun rendah, mendapat alokasi dana sesuai kebutuhan dan potensinya.

Apakah Anda setuju bahwa formula dana pusat perlu dirombak demi pemerataan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini agar diskusi makin luas!