bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mendorong agar Polda Metro Jaya secepatnya memproses laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Diketahui Jokowi melaporkan lima orang berinisial RS, RS, ES, T, dan K terkait tudingan ijazah palsu.

Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27a, Pasal 32, dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kami harapkan laporan ini segera diproses agar mendapat kepastian hukum," kata Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima bet365×ãÇòͶעnews.com, Kamis (1/5/2025).

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini menilai wajar tindakan Jokowi membuat pengaduan ke Polda Metro Jaya.

Pasalnya, pihak Jokowi sebelumnya sudah dua kali membuat somasi terbuka untuk menghentikan isu ijazah palsu.

Namun, dua kali somasi yang dilakukan pihak Jokowi melalui jumpa pers tidak digubris.

"Pengaduan itu adalah hak setiap warga negara yang merasa hak dan nama baiknya  dirugikan," ujarnya.

Edi Hasibuan melihat laporan yang dibuat Jokowi ke Polda Metro Jaya murni masalah hukum.

Setiap warga negara akan melakukan hal yang sama ketika merasa dirinya difitnah dan  nama baiknya dirugikan.

"Siapapun warganya, ketika merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan, dia akan mengadu untuk minta keadilan," ucapnya.

Dosen pascasarjana Fakultas Hukum ini berharap semua pihak bisa menghormati dan memahami langkah yang diambil Jokowi.

Ia pun berharap semua pihak agar berhati-hati dan bijak dalam menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya untuk menghindari fitnah dan pencemaran nama baik terhadap orang lain.

"Kita minta Polda Metro Jaya segera memproses kasus ini untuk mengurangi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat," ucapnya.