bet365×ãÇòͶע

"Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!," tandasnya.

Gatot lantas mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

Aturan Pembubaran Ormas Menurut UU

Mengenai hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pembubaran ormas, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas
• Perppu Nomor 2 Tahun 2017
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Prosedur Pembubaran Ormas

Berdasarkan UU tersebut, pembubaran ormas harus melalui prosedur hukum yang sah:

• Sanksi Administratif (Pasal 60 Ayat 1) diberikan jika ormas:
• Tidak menghormati kedaulatan negara
• Tidak memberi manfaat sosial
• Tidak transparan dalam pendanaan
• Menyalahgunakan lambang negara

Sanksi

• Peringatan tertulis
• Penghentian kegiatan
• Pencabutan SKT/badan hukum

Sanksi Pidana (Pasal 60 Ayat 2 dan Pasal 52) untuk pelanggaran seperti:

• Mengganggu stabilitas negara
• Melakukan intelijen ilegal
• Menyebarkan ajaran bertentangan dengan Pancasila
• Prosedur Pembubaran (Pasal 62 dan 80A):
• Peringatan 7 hari
• Jika tak dipatuhi → penghentian kegiatan
• Bila tetap berlanjut → pencabutan SKT/status hukum oleh Kemenkumham

Dengan mekanisme tersebut, pembubaran ormas bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan sesuai jalur konstitusi untuk menjaga ketertiban nasional.

Sebagian artikel ini telah tayang di bet365×ãÇòͶעJakarta.com dengan judul

(bet365×ãÇòͶעnews.com/Rifqah/Glery Lazuardi) (bet365×ãÇòͶעJakarta.com/Satrio Sarwo)