bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Purnawirawan Jenderal TNI bintang empat, Gatot Nurmantyo, mengungkap asal-usul Ketua Umum Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, di masa lampau.

Pernyataan itu disampaikan Gatot karena dia murka dengan Hercules sebab menghina Sutiyoso, eks Wakil Komandan Jenderal Kopassus, yang disebut bau tanah.

Gatot mengatakan, dulunya, Hercules dipekerjakan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO) yang bertugas membantu mengangkut barang-barang keperluan militer saat di Timor Timur.

Lalu, karena jasanya itu, Hercules dibawa ke Jakarta agar hidupnya bisa lebih sejahtera.

Namun, kini, Hercules justru menghina dan memaki-maki pensiunan TNI.

"Begini, kita kan prajurit-prajurit di sana merasa sudah dibantu, dibawain barang-barangnya kayak gitu. Maka, dibawa ke Jakarta dan Solo untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah."

"Tapi, justru dia mengata-ngatai pensiunan, padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu, zamannya tahun 80-an," ujar Gatot seperti dikutip dari YouTube Refly Harun yang tayang pada Kamis (1/5/2025). 

Berdasarkan persepsi publik yang selama ini beredar, Hercules dilindungi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Hercules pun selalu mengklaim berhutang nyawa terhadap Prabowo Subianto. 

Namun, Gatot mempertanyakan jasa mantan preman itu, karena menurutnya, jasa Hercules hanya sebatas mengangkut barang-barang keperluan militer.

"Jasanya ngangkat-ngangkat barang, kan dibayar juga. Cuma karena Pak Prabowo ya mungkin hatinya baik, kan gitu kamu ikut, mungkin."

Baca juga: Hercules Murka Tuding Dedi Mulyadi Tak Tahu Diri, Sebut Harusnya Rangkul Ormas: Dia Didukung Kami

"Tapi, saya yakin bukan Prabowo juga (yang ajak ke Jakarta)," ujar Gatot.

Duduk Perkara 

Sebelumnya, Gatot meluapkan kemarahannya terhadap Hercules terkait pernyataan kontroversialnya yang dinilai menghina para purnawirawan.

Semua ini bermula dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, di mana satu di antaranya adalah permintaan untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. 

Menanggapi permintaan para Purnawirawan TNI itu, Hercules tertawa dan memberikan sindiran pedas.

"Katanya mau kudeta presiden, kepala kamu saya kudeta, tulis itu," ucap Hercules.

Menurut Hercules, Gibran dan Prabowo Subianto tak bisa dimakzulkan karena keduanya dipilih oleh rakyat.

Selain itu, Hercules juga mengkritik keras Sutiyoso yang sebelumnya menyebut Ormas-ormas saat ini berpakaian mirip tentara.

Apalagi, Sutiyoso mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, karena dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat.

Lantaran hal tersebut, Hercules menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas dan meminta Sutiyoso untuk diam.

"Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita," tegas Hercules.

Hercules juga tegas mengatakan bahwa dirinya tidak takut terhadap Sutiyoso.

"Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut," jelasnya.

Mengenai hal ini, Gatot menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara itu.

"Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?" ujar Gatot, Rabu (30/4/2025), dikutip dari unggahan akun Twitter Said Didu.

Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

"Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.

"Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!," tandasnya.

Gatot lantas mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

Aturan Pembubaran Ormas Menurut UU

Mengenai hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pembubaran ormas, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas
• Perppu Nomor 2 Tahun 2017
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Prosedur Pembubaran Ormas

Berdasarkan UU tersebut, pembubaran ormas harus melalui prosedur hukum yang sah:

• Sanksi Administratif (Pasal 60 Ayat 1) diberikan jika ormas:
• Tidak menghormati kedaulatan negara
• Tidak memberi manfaat sosial
• Tidak transparan dalam pendanaan
• Menyalahgunakan lambang negara

Sanksi

• Peringatan tertulis
• Penghentian kegiatan
• Pencabutan SKT/badan hukum

Sanksi Pidana (Pasal 60 Ayat 2 dan Pasal 52) untuk pelanggaran seperti:

• Mengganggu stabilitas negara
• Melakukan intelijen ilegal
• Menyebarkan ajaran bertentangan dengan Pancasila
• Prosedur Pembubaran (Pasal 62 dan 80A):
• Peringatan 7 hari
• Jika tak dipatuhi → penghentian kegiatan
• Bila tetap berlanjut → pencabutan SKT/status hukum oleh Kemenkumham

Dengan mekanisme tersebut, pembubaran ormas bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan sesuai jalur konstitusi untuk menjaga ketertiban nasional.

Sebagian artikel ini telah tayang di bet365×ãÇòͶעJakarta.com dengan judul

(bet365×ãÇòͶעnews.com/Rifqah/Glery Lazuardi) (bet365×ãÇòͶעJakarta.com/Satrio Sarwo)