MUI: Reformasi Indonesia Gagal, Praktik Korupsi Makin MerajalelaÌý
Anwar Abbas menilai reformasi di Indonesia telah gagal karena praktik korupsi, kolusi dan nepotisme makin merajalela.
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Choirul Arifin
Ìý
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai reformasi di Indonesia telah gagal karena praktik korupsi, kolusi dan nepotisme makin merajalela.
"Di kalangan para ahli fiqih dan ushul fiqih ada satu qaidah yang sangat terkenal Ìýyang berbunyi tasharrufu al imam 'ala alro'iyati manuthun bil mashlahah," kata Anwar Abbas, Minggu (27/4/2025).
Artinya, kata Anwar Abbas apa saja kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin (Di dalam berbagai tingkatan) bila terkait dengan rakyat maka haruslah diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Ìý
"Semangat itu juga terlihat dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," imbuhnya.
Lanjutnya dari kedua sikap dan pandangan tersebut, Ìýterlihat bahwa yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin bukanlah dirinya atau kroni-kroni dan kelompoknya.Ìý
Tapi kata dia, bagaimana pemimpin bisa berbuat baik dan terbaik sehingga bisa tercipta sebesar-besar kemaslahatan dan Ìýkemakmuran bagi rakyatnya.Ìý
"Pemimpin yang semacam inilah yang sangat sulit kita temukan sekarang ini, sehingga akibatnya kita lihat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih merajalela dimana-mana."
"Padahal salah satu tujuan kita melakukan reformasi adalah karena kita ingin memberantas praktek KKN tersebut," terangnya.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi PDNS Kominfo, Kejari Jakarta Pusat Geledah Sejumlah Tempat
Atas hal itu ia menilai reformasi di Indonesia telah gagal.
"Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi yang kita laksanakan selama ini telah gagal karena dikhianati sendiri oleh para pemimpinnya," tandasnya.
Ìý
Ìý
Kronologi Kasus Dugaan Korupsi PDNS Kominfo, Bermula dari Peretasan Hingga Kerugian Ratusan Miliar |
![]() |
---|
MA Rotasi Besar-besaran Hakim, Anggota Komisi III DPR: Bentuk Nyata Reformasi Lembaga Peradilan |
![]() |
---|
Harun Al Rasyid Jadi Deputi Pengawasan, Eks Penyidik KPK: Agar Penyelenggaraan Haji Bebas dari KKN |
![]() |
---|
KPK: 12 Persen Sekolah Pergunakan Dana BOS Tak Sesuai Peruntukan, 40 Persen Nepotisme Proyek |
![]() |
---|
Skor Integritas Pendidikan di Indonesia Anjlok, KPK: Korupsi di Sekolah dan Kampus Masif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.