bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Soroti potensi dampak sosial dari putusan MK yang menyatakan pemungutan suara ulang (PSU), anggota Komisi 2 DPR RI dari Fraksi PKS Rahmat Saleh mengingatkan Kementerian Dalam Negeri tak melupakan anggaran pengamanan melibatkan TNI-Polri.Ìý

Menurutnya, stabilitas di daerah pelaksana PSU hingga keamanan para kandidat kepala daerah harus menjadi salah satu prioritas utama.

Rahmat Saleh menuturkan persoalan anggaran memang menjadi kendala utama pelaksanaan PSU sesuai putusan MK yang dibacakan beberapa hari lalu. Terlebih di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Ìý

Hal ini diperkuat dengan paparan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk yang menyampaikan hanya delapan daerah yang menyatakan sanggup melaksanaan PSU Pilkada 2024.

Menanggapi paparan tersebut, Rahmat Saleh menegaskan persoalan anggaran PSU harus segera diselesaikan agar kepastian pelaksanaan dapat ditentukan dan penyelenggara pemilu di wilayah tersebut dapat segera melakukan tugasnya dengan baik.

"Daerah-daerah yang tadi tidak cukup (anggaran) untuk melaksanakan PSU, harus diclearkan siapa yang membiayai, kemudian mekanismenya harus disepakati batas waktunya, supaya teman-teman di bawah (KPUD, Bawaslu dan DKPP) bisa bekerja. Kalau mereka dibayang-bayangi ketidak adaan anggaran, maka konsentrasi kerja mereka nanti bisa terhambat," pesan Rahmat saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (27/2/2025).

Tak hanya anggaran operasional penyelenggara Pamilu, Rahmat Saleh mewanti-wanti pentingnya stabilitas sosial di daerah yang melaksanakan PSU, termasuk keamanan pada kandidat kepala daerah.

Dirinya meminta pemerintah perlu mengantisipasi potensi munculnya konflik akibat ketidakpuasan masyarakat atau kelompok tertentu dalam pelaksanaan PSU.

"Tadi disampaikan dari Bawaslu dan KPU, tadi kita hitung-hitung kasar hampir Rp 750 miliar ini kita butuhkan (PSU). Kalau seandainya ini tidak kita antisipasi dari awal, kemudian kita biarkan mereka (calon kepala daerah) berlaga di lapangan tanpa pengamanan atau ketidak adaan anggaran di TNI Polri, dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah baru," ucap legilator PKS asal Dapil Sumbar 1 ini.

"Oleh karena itu kita merekomendasikan beberapa hal terkait ini. Tentu segera rapat koordinasi, siapa yang akan memimpin ini apakah mendagri kemudian mengkoordinasikan dengan kawan-kawan TNI/Polri, sehingga dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan terkait dengan penganggaran kemudian pelaksanaannya," kata Rahmat Saleh.

Dalam kesempatan yang sama Rahmat Saleh juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSU.

Dirinya berharap PSU yang diselenggarakan di 25 daerah tak memunculkan persoalan baru dengan adanya gugatan atas hasil dari pemilihan ulang tersebut. Selain persoalan anggaran, faktor lain yang sangat penting terkait Pilkada ucap Rahmat Saleh adalah menyangkut ke masa tugas kepala daerah terpilih.

Sementara lamanya kepala daerah pemenang Pilkada dilantik akan berdampak pada pengelolaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan.Ìý