bet365×ãÇòͶע

Laporan Wartawan bet365×ãÇòͶעnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, (29/2/2024).

Massa yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang, dan Cilegon memadati kawasan itu.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan aksi massa kali ini membawa tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu turunkan harga bahan pokok, cabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan tegakkan pemilu bersih, khususnya pemilihan legislatif.

“Kenapa Partai Buruh harus turun ke jalan, dan menjadi inisiator dalam gerakan melawan ketidakadilan,” ungkap Said Iqbal.

Dijelaskan Said Iqbal, kenaikan harga-harga barang pokok, seperti beras, telur, dan barang pokok lainnya, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30 persen lebih. 

Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan upah buruh tahun ini yang hanya berkisar 2-4 persen saja.

Oleh sebab itu, Partai Buruh mendesak dengan keras agar pemerintah bisa menurunkan harga bahan pokok segera. 

Terlebih, sebentar lagi bulan Ramadan tiba sehingga harga kebutuhan bahan pokok akan makin liar dan tak terkendali.

Menurutnya, meskipun harga beras melambung tinggi, hal itutidak menguntungkan petani sama sekali. Pasalnya, pemerintah merencanakan kembali melakukan impor beras dari negara tetangga. 

"Ini hanya menguntungkan petani luar negeri, bukan dalam negeri," ucap Said Iqbal.

Baca juga: Partai Buruh Temukan Proses Sirekap Tingkat Kecamatan Dihentikan Selama Tiga Hari karena Galat

Said lqbal menegaskan dalam aksi tersebut Partai Buruh menyerukan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. 

Dia menyebut parpol yang berkemungkinan besar masuk parlemen dan merumuskan aturan dan kebijakan adalah parpol pendukung omnibus law.

Said Iqbal mengimbau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengabulkan judicial review (JR) yang diajukan oleh Partai Buruh dalam perjuangan menolak UU Cipta Kerja.