bet365×ãÇòͶע

Ìý

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan S&P Global tentang kinerja industri Indonesia bulan April 2025 yang tertuang dalam Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia merosot ke angka 46,7 poin.

Data ini menunjukkan indeks manufaktur Indonesia masuk fase kontraksi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai hal tersebut terjadi karena lemahnya permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, guna mendorong PMI kembali ke fase ekspansi diperlukan langkah peningkatan demand.

"Kalau melihat kondisi ekonomi seperti ini, kalau mau ekspansi lagi ya harus meningkatkan demand. Ini berkaitan supply dan demand," ungkap Shinta dalam Media Briefing Apindo Indonesia Quarterly Update di Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Dari catatan Apindo, permintaan (demand) paling banyak dari produk industri berasal dari konsumsi domestik atau dalam negeri.

Pada kuartal 1-2025, konsumsi domestik hanya tumbuh sebesar 4,89 persen, yang merupakan capaian terendah dalam lima kuartal terakhir.

Padahal, kuartal ini mencakup periode Ramadan, momentum yang biasanya menjadi pendorong belanja masyarakat.

"Konsumsi rumah tangga kita paling besar. Jadi kalau memang mau naikin PMI paling besar dari demand dalam negeri," jelasnya.

Meski ekspor bisa menjadi cara lain untuk meningkatkan PMI, sayangnya Shinta tidak melihat hal tersebut menjadi pilihan tepat. Pasalnya di tengah ketidakpastian global hap tersebut tidak memungkinkan untuk ditingkatkan.

Baca juga: Indeks Manufaktur RI Maret 2025 Melambat, Ekonom: Bulan Puasa, Produktivitas Pekerja Agak Turun

"Ekspor itu ada, tapi kita melihat bahwa perbaikan pasar ekspor itu akan lebih sulit, karena global uncertainty-nya masih sangat tinggi," ucapnya.

Kembali lagi, untuk mendukung permintaan dalam negeri, pemerintah perlu mengambil langkah pembatasan barang masuk ke Indonesia.

Baca juga: Indeks Manufaktur Indonesia Belum Kunjung Membaik, Ancaman PHK Sektor Industri Terus Bertambah

"Kami juga mendukung pelarangan misalnya impor ilegal dan impor barang murah dan lain-lain. Ini justru akan mengganggu industri dalam negeri kita," ujar Shinta.