Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar
Wilayah pesisir khususnya di Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall membutuhkan perencanaan yang matang.
Sebab, menurut AHY, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini sangat besar. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detail berapa dana yang dibutuhkan untuk ini.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Sunmori Vespa bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan jajaran pejabat TNI AL, Minggu (27/04/2025).
"Ada rencana strategis Presiden untuk membangun tanggul raksasa, Giant Sea Wall, yang memang perlu perencanaan yang sangat matang karena membutuhkan anggaran yang besar," kata AHY dikutip dari siaran pers pada Rabu (30/4/2025).
Baca juga: Tanggul Laut Raksasa: Peluang Investasi atau Jebakan Utang?
Ia menjelaskan, wilayah pesisir khususnya di Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Permukaan tanah yang menurun ini disebut akibat dari eksploitasi pengambilan air yang sudah terjadi sekian lama oleh puluhan juta manusia hidup di Jakarta dan sekitarnya.
"Jadi bisa dikatakan double threat," kata pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.
AHY pun mengharapkan masukan jajaran TNI AL terkait integrasi pembangunan infrastruktur pesisir dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.
Sebelumnya, AHY pernah mengungkapkan ada investor China yang tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.
Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.
"Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).
Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.
"Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas," ujar AHY.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable," ucapnya.
| Isu yang Menyebut Wapres Gibran Tidak Bisa Bekerja hingga Desakan Mundur Perlu Diuji Secara Cermat |
|
|---|
| Hasan Nasbi Minta Maaf ke Prabowo usai Mundur dari Jabatan, Sebut Bangga jadi Kabinet Merah Putih |
|
|---|
| Hasan Nasbi Masih Bisa Dapat Uang Pensiun usai Mundur, tapi Tergantung Persetujuan Presiden Prabowo |
|
|---|
| Ini Reaksi Prabowo Atas Pengunduran Diri Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan​ |
|
|---|
| KSPI: 200 Ribu Buruh Akan Bergabung Rayakan May Day Bersama Presiden Prabowo di Monas |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.