Balai Milik Kemenperin Miliki Status Lembaga Pemeriksa Halal

Tayang: Senin, 24 Februari 2025 12:35 WIB

Penulis: Lita Febriani

Editor: Seno Tri Sulistiyono

Kemenperin

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL-Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, unit kerja di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian meraih status utama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Baca Selanjutnya:

SLB OneSubsea Bangun Fasilitas Pengembangan Bawah Laut di Balikpapan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri halal memiliki peranan penting untuke mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi Indonesia didominasi oleh populasi muslim terbesar di dunia, menjadikan potensi terbuka luas untuk industri ini.

Akan peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong balai yang dimiliki untuk meningkatkan statusnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi, terus mendorong Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah naungan Kemenperin untuk lebih memaksimalkan potensi layanan yang beragam dengan cakupan pemeriksaan nasional dan internasional.聽

"Kami optimistis bahwa upaya-upaya ini dapat mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional," ungkap Andi dalam keterangan, Jumat (21/2/2025).

Guna mendukung upaya tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, unit kerja di bawah BSKJI Kemenperin, resmi meraih status LPH Utama setelah menerima Sertifikat Akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pencapaian ini menandai langkah penting bagi BBSPJIHPMM dalam memberikan layanan sertifikasi halal yang lebih luas dan terpercaya.

Dengan status LPH Utama, BBSPJIHPMM Makassar kini memiliki cakupan wilayah kerja tingkat nasional dan internasional.

Lembaga ini siap melayani pemeriksaan halal pada skala industri kecil dan menengah hingga industri besar. Adapun ruang lingkup sektor industrinya, antara lain makanan dan minuman, produk kimiawi, barang gunaan, serta berbagai layanan jasa seperti pengemasan, pendistribusian, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, hingga penyajian.

"Status baru ini memungkinkan kami untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terpercaya dalam hal sertifikasi halal, baik bagi pelaku industri di Indonesia maupun di pasar internasional. Kami siap mendukung kesuksesan produk halal di seluruh dunia," ucap Kepala BBSPJIHPMM Shinta Virdhian.

Merujuk pada data yang dirilis dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) edisi 2023/2024, konsumsi produk halal global diperkirakan mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2024 dan diproyeksi menembus 3,1 triliun dolar AS pada tahun 2027.