TOPIK
Perppu Cipta Kerja
-
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyinggung saksi yang dihadirkan Pemohon Nomor 46/PUU-XXI/2023, Sri Palupi, berpendapat seolah-olah seperti ahli
-
Pemerintah merespons pernyataan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Aan Eko Widianto, yang mengatakan Perppu Cipta Kerja tak sesuai
-
Aan Eko Widianto, mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 91/2020.
-
Partai Buruh dijadwalkan mengikuti sidang uji formil Undang-Undang (UU) 6 Tahun 2023 sebagai pengganti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
-
Pemerintah mengklaim, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum di tengah terjadinya krisis
-
(MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
-
Partai Buruh menyebut bakal menggelar aksi gelombang di 38 provinsi di Indonesia terkait judicial review (JR) tiga Undang Undang (UU)
-
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengabulkan gugatan dengan perkara nomor 46/PUU-XXI/2023 perihal uji formiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
-
(MK) menggelar sidang perdana Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
-
Partai Buruh resmi mengajukan gugatan uji formiil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu
-
Serikat buruh mengancam akan melaporkan perusahaan yang memberlakukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2023 (Permenaker 5/2023)
-
Puluhan mahasiswa yang menggelar aksi menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) menaiki pagar Gedung DPR RI.
-
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja
-
Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait akan adanya aksi demo yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
-
Partai Buruh menyatakan kekecewaan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).Hal itu lantaran MK dinilai lamban dalam menangani Judicial Review atau pengujian
-
Melki menuturkan, aturan yang baru disahkan oleh DPR RI itu merupakan hasil persekongkolan para elite politik dan tindakan melawan konstitusi.
-
salah satu dampak potensial dari Perppu Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi Undang-undang adalah berkurangnya kepastian kerja bagi pekerja
-
kritikan BEM UI yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dinilai provokatif dan mengarah pada upaya melecehkan rakyat.Â
-
Pria yang akrab disapa Awiek ini pun mengatakan, harusnya kritik disampaikan secara beradab dan santun.
-
BEM UI mengunggah cuitan di akun Twitternya dan menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat, para buzzer atau pendengung politik mulai menyerang
-
(BEM) Universitas Indonesia (UI) menyebutkan ada itikad buruk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak diterbitkannya Perppu UU Cipta Kerja
-
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menolah pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.
-
Eks Wamenkumham, Denny Indrayana menilai Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) tak semestinya disahkan sebagai undang-undang.
-
Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana merespons terkait DPR RI sahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Omnibus Law
-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam sidang
-
DPR RI menggelar sidang paripurna dengan salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan atas Perppu Cipta Kerja, Selasa (21/3/2023)
-
DPR RI agendakan pengambilan keputusan Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna hari ini.
-
Fadli menegaskan bahwa sejatinya tuntutan utama mahasiswa yakni penolakan mengenai pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR.Â
-
aksi pembakaran ban bekas itu merupakan salah satu bentuk protes Aliansi BEM SI yang menolak adanya pembahasan Perppu Cipta Kerja
-
dalam orasi itu mahasiswa juga menilai bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan DPR telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
© 2025 bet365×ãÇòͶע, a subsidiary of . All Right Reserved
Pendidikan GO
