Pendidikan GOTAG
peraturan pemerintah (PP)
Berita
-
PP No 28 Tahun 2024 Soal Kesehatan Dikritik, Dinilai Bisa Hancurkan Industri Tembakau Lokal
Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik. Industri tenbakau lokal tercancam gulung tikar.
-
Jokowi Resmi Teken PP Kesehatan, Isinya Izin Praktik Dokter Asing hingga Larangan Jual Rokok Eceran
Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
-
Jokowi Teken PP Kesehatan: Larang Jual Rokok Eceran hingga Larang Iklan Makanan Olahan Gula Tinggi
Jokowi telah meneken PP Kesehatan. Ada beberapa aturan baru yang tertuang dalam PP tersebut dan berikut penjelasannya.
-
VIDEO Asosiasi Pengusaha Minta Tapera Dibatalkan: Beratkan Pekerja dan Turunkan Daya Beli
Apindo bersama tujuh serikat pekerja buat nota kesepahaman tolak progam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
-
VIDEO Demo Tolak Tapera, Said Iqbal: Rakyat Tak Akan Dapat Rumah, Mana Ada Rumah Rp25,2 Juta
"Mana ada rumah Rp 12,6 juta sampai Rp 25,2 juta." "Bahkan sekadar bayar uang muka rumah itu tidak mungkin,"sambungnya.
-
VIDEO Sekjen PDIP Soal Polemik Tapera: Jadi Penindasan Ketika Diwajibkan
"Ketika ini menjadi wajib maka menjadi suatu bentuk penindasan yang baru dengan menggunakan autocratic legalism tadi," ujar Hasto.
-
PP 14/2024 Tentang THR dan Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2024, Cek Besarannya
Inilah PP RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan gaji ke-13 Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
-
VIDEO Ekspor Pasir Laut Diperbolehkan, Menteri Trenggono Minta Negara Lain Bayar Mahal
apabila Indonesia ingin mengekspor pasir laut atau hasil sedimentasi lainnya, harus dibanderol dengan harga mahal.
-
VIDEO Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Sebut Ada Sanksi Buat Perusahaan yang Telat Bayar THR
Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan
-
MA Cabut dan Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor, Teroris, dan Narkoba
Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, terorisme dan narkoba.Â
-
Fraksi Partai NasDem DPR Terima Curhat Nelayan soal Pemberlakuan PP Nomor 85/2021
Pemerintah diminta untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat tinggi pada sektor perikanan.
-
Aturan Baru, PNS Bolos 10 Hari Berturut-turut Gajinya Akan Disetop
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Keluar Aturan Baru, PNS Tidak Netral saat Pemilu Diberhentikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
PNS Kini Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Legislator Golkar Desak PPÂ Tentang Anak Buah Kapal Segera Dirampungkan
Peraturan Pemerintah terkait Penempatan dan Pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) diminta segera dirampungkan
-
BAKN Verifikasi Temuan BPK Terkait IPHPS di Boyolali
Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menggelar DPR RI dengan Perum Perhutani Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Ang
-
Terbitkan PP No. 49/2018,Pemerintah Kini Bisa Rekrut Tenaga Honorer Jadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pemerintah resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
-
Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Peraturan Pemerintah PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015
-
Rieke Diah Pitaloka: UU PPMI Perlu PP Penanganan Khusus
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sudah disahkan membutuhkan beberapa peraturan pemerintah (PP) yang krusial.
