Pendidikan GOTAG
Penerima Bansos
Berita
-
Respons Menohok Dedi Mulyadi soal MUI Haramkan Vasektomi dalam Polemik Syarat Penerima Bansos
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, fatwa MUI yang haramkan vasektomi tidaklah mutlak. KDM pun ingin vasektomi jadi syarat wajib penerima bansos
-
Pembelaan Dedi Mulyadi saat Wacananya Jadikan Vasektomi Syarat Dapat Bansos Tuai Kritikan
Begini pembelaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat wacananya tentang vasektomi jadi syarat penerima bansos menuai kritikan berbagai pihak.
-
Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM
Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritik Dedi Mulyadi terkait wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.
-
MUI Haramkan Vasektomi, Dedi Mulyadi Sebut Banyak Cara Laki-laki untuk KB: Banyak Alternatif
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespons soal MUI yang menegaskan bahwa vasektomi diharamkan dalam ajaran Islam.
-
Sentil Keras Dedi Mulyadi, Toto Izul Fatah: Jangan Terbuai Popularitas hingga Bicara Tak Terkendali
Toto Izul Fatah mengingatkan agar Dedi Mulyadi tak bicara kebablasan hanya karena terbuai popularitas warga Jabar.
-
Dedi Mulyadi Jawab Peringatan MUI soal Vasektomi Haram: Sudah Komunikasi dengan Menteri, Legal
Menjawab peringatan MUI soal vasektomi haram, Dedi Mulyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan BKKBN.
-
Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi menilai wacana KB vasektomi yang digulirkan Dedi Mulyadi tak beretika.
-
Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi bagi Penerima Bansos: Berhenti Bikin Anak Kalau Tak Sanggup Nafkahi
Wacana kebijakan vasektomi untuk penerima bansos disampaikan Dedi Mulyadi. Dedi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu di Jabar yang punya banyak anak
-
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Ini Jadwal Pencairannya
Inilah cara cek NIK KTP sebagai penerima bansos PKH yang cair pada bulan Desember 2024. Simak jadwal pencairan bansos PKH.
-
Link cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Nama Penerima Bansos 2024, Cuma Butuh Nama dan Alamat
Link cekbansos.kemensos.go.id dapat dipakai masyarakat untuk mengecek nama penerima bansos 2024. Hanya butuh nama dan alamat.
-
Cara Cek Penerima Bansos PKH Lewat HP, Cair Juli 2024
Simak cara cek penerima bansos PKH lewat HP. Tahap 3 dijadwalkan cair mulai Juli 2024.
-
Wapres Maruf Amin Usul Penerima Bansos Dicabut jika Digunakan untuk Berjudi
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin buka suara perihal wacana korban judi online memperoleh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
-
Pemprov DKI Nonaktifkan NIK Tak Sesuai Domisili, Risma Minta Pendamping Cek Data Penerima Bansos
Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku dalam dua hari terakhir ini sedang mengamati laporan dari para pendamping.
-
Kades di Pandeglang Ancam Coret Penerima Bansos Kalau Pilih Caleg Berbeda, Ini Respon Mensos Risma
Menurut Risma, sejauh ini Kemensos bertugas untuk melakukan penyaluran bansos kepada masyarakat melalui mekanisme melalui bank dan PT Pos
-
BPNT Tahap 3 Cair September 2023, Ini Cara Cek Penerima Bansos Rp600.000
Bansos BPNT tahap 3 cair September 2023. Berikut ini cara cek penerima bansos BPNT Rp600.000 untuk KPM dan jadwal penyalurannya.
-
Satu Keluarga Tewas di Kalideres Disebut Keluarga Berada, Punya Mobil Honda Brio dan Sebuah Motor
Adapun menurut Asiung kendaraan korban tersebut merupakan mobil perkotaan dan digunakan untuk pergi ke pasar
-
Link Resmi Cek Penerima Bansos PKH Tahap I: cekbansos.kemensos.go.id
Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos PKH Tahap I dengan mengakses cekbansos.kemensos.go.id.
-
Wakil Wali Kota Tegal Terdaftar Penerima Bansos, Begini Penjelasan Dinas Sosial
Di data itu, Muhammad Jumadi tertulis sebagai penerima bansos di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
-
Wakil Ketua MPR RI Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin
Ia pun menyebutkan bahwa penghapusan Ditjen PFM ini berpotensi menimbulkan persoalan baru.
-
Mensos Risma Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos Tiap Bulan
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, meminta pemerintah daerah khususnya dinas sosial di setiap daerah untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial.
