Revisi UU TNI
4 Peserta Aksi Tolak Revisi UU TNI di Semarang Ditangkap Polisi, Dituding Lakukan Penghasutan
Empat orang peserta aksi tolak rivisi UU TNI di Semarang diamankan polisi. Dituding melakukan penghasutan. Kini telah dibebaskan.
Penulis:
Muhammad Renald Shiftanto
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Empat orang peserta aksi tolak revisi UU TNI di Semarang, Jawa Tengah diringkus polisi.
Mereka merupakan dua mahasiswa, sopir mobil komando, dan petugas sound system.
Buntut dari ditangkapkan empat orang tersebut, para mahasiswa pun menggeruduk Mapolres Semarang untuk menuntut empat orang tersebut agar dibebaskan, Kamis (20/3/2025).
"Iya ada empat orang yang ditangkap polisi, kami masih berupaya untuk menuntut mereka dibebaskan," jelas Ketua BEM Universitas Diponegoro (Undip) 2025, Aufa Atha Ariq.
Sementara itu, Kapolresta Semarang, Kombes M Syahduddi mengonfirmasi penangkapan empat orang tersebut.
Ia menuturkan, salah satu di antaranya merupakan seorang orator.
"Iya ada empat orang yang kami amankan, satu diantaranya adalah orator aksi," jelas Syahduddi dikutip dari bet365×ãÇòͶעJateng.com.
Setelah diperiksa berjam-jam, keempat orang tersebut akhirnya dibebaskan.
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Fajar Muhammad Andhika mengatakan, empat orang yang diamankan polisi tersebut arena dituding melakukan penghasutan.
"Kami melihat di BAP-nya keempat orang ini ditangkap dan diperiksa karena ada indikasi penghasutan atau pasal 160 KUHP," kata Andhika di Mapolrestabes Semarang, Kamis (20/3/2025).
Kepada bet365×ãÇòͶעJateng.com, empat orang yang ditangkap tersebut sama sekali tak melakukan penghasutan.
Baca juga: 4 Peserta Aksi Revisi UU TNI di Semarang Sempat Ditangkap Polisi, 1 Orang Lakukan Visum
Mereka hanya berorasi menyampaikan pendapat dan menyatakan apresiasi.
"Namun, aparat kepolisian menganggap tindakan demokratis itu sebagai tindakan kejahatan," terangnya.
Ia pun menyinggung soal prosedur hukum yang dilanggar oleh kepolisian.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.