bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Longsor yang terjadi di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan jadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah (Jateng).

Walhi Jateng meminta Pemprov Jawa Tengah untuk mengevaluasi kebijakan di daerah hulu.

Iqbal Alma selaku Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng menuturkan, penyebab longsor di Petungkriyono bukan karena penyebab tunggal, yaitu hujan deras.

Bencana ini terjadi karena adanya perubahan lanskap bentang alam.

"Walhi sangat menolak keras penyebab tunggal terjadinya bencana longsor di Petungkriyono. Kami nilai pasti ada perubahan lanskap bentang alam yang memperparah bencana itu," terangnya, Rabu (22/1/2025) dikutip dari bet365×ãÇòͶעJateng.com.

Pemprov Jateng diminta melakukan evaluasi kebijakan terhadap daerah-daerah rawan longsor di bagian dataran tinggi.

Terlebih, Jateng disebut oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) sebagai provinsi nomor dua wilayah yang paling rawan bencana nasional.

"Jangan hanya terlena oleh curah hujan yang tinggi tanpa melihat penyebab lokalnya. Kondisi itu harus dicarikan solusinya agar tidak berulang lagi," paparnya.

Walhi juga menyayangkan, Pemprov Jateng malah melakukan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang bertolak belakang dengan kondisi bencana terkini pada Desember 2024 lalu.

Iqbal menyebut, RTRW terbaru bakal menghilangkan 82 ribu hektare kawasan hulu atau daerah resapan.

18 ribu hektare wilayah konservasi atau cagar alam juga ada kemungkinan untuk dibabat.

Baca juga: Tim K-9 Polda Jateng Temukan Jasad Bayi 5 Bulan di Bencana Longsor Pekalongan, Tertutup Selendang

"Regulasi itu sangat bisa memperparah bencana di Jawa Tengah karena RTRW dikeluarkan tidak menjawab kebencanaan," terangnya.

Upaya pencarian dilanjut hari ini

Diketahui, pihak terkait masih melakukan pencarian terhadap orang yang dilaporkan hilang dalam bencana longsor yang terjadi di Pekalongan ini.

BNPB bakal melakukan modifikasi cuaca untuk mempermudah pencarian.