Mensos Gus Ipul Sebut Sudah Ada 280 Pemda Ajukan Pendirian Sekolah Rakyat
Hingga saat ini sudah ada sekitar 280 pemerintah daerah yang mengajukan untuk mendirikan Sekolah Rakyat.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan sudah ada sekitar 280 pemerintah daerah yang mengajukan untuk mendirikan Sekolah Rakyat.
Sementara Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat tahun ini.
Baca juga: Kemensos & Kementerian PAN-RB Bahas Tata Kelola Kelembagaan & Formasi Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat
"Hingga saat ini sudah ada sekitar 280 pemerintah daerah yang mengajukan usulan Sekolah Rakyat. Target awal kami adalah membangun 100 hingga 200 sekolah tahun ini," kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).
Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat adalah harapan baru untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Pemerintah berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
"Sekolah Rakyat bukan hanya soal bangunan fisik, ini adalah ruang lahirnya harapan baru. Kita ingin memberikan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga paling rentan, yang selama ini terpinggirkan dari sistem," kata Gus IpulÌý
Ia menjelaskan bahwa program ini telah menarik perhatian luas dari pemerintah daerah.
Baca juga: Gus Ipul Temui Kepala Daerah dan Kiai Tapal Kuda, Bawa Salam Presiden dan Gaungkan Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025.
Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.