bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat kritik keras terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah di Jabar.

DPR hingga Amnesty International menyoroti kebijakan Dedi yang dianggap tak sejalan dengan prinsip pendidikan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dirangkum bet365×ãÇòͶעnews.com, berikut ini kritik terhadap Dedi mengenai kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah di Jabar:

1. Anggota Komisi X DPR RI: Tak Sejalan Prinsip Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menganggap kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah di Jabar, tidak sejalan dengan prinsip pendidikan.

Selama ini, kata dia, prinsip pendidikan selalu menjunjung tinggi pendekatan psikologis dan perlindungan anak.

Alih-alih institusi militer, menurut Bonnie, anak-anak bermasalah lebih baik ditangani oleh tenaga profesional, seperti psikolog.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanya soal Keluarga Aura Cinta, Kepala SMAN 1 Cikarang Utara: Masuk Sekolah Pakai SKTM

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah, jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," kata Bonnie, Rabu (30/4/2025).

Ia juga menyinggung perlunya keberadaan guru konseling yang kompeten di setiap sekolah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya siswa berperilaku menyimpang.

Bonnie juga menyebut perlunya sarana ekstrakurikuler, seperti olahraga dan seni, sebagai media penyaluran energi dan kreativitas siswa.

"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," tutur Bonnie.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik."

"Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," pungkasnya.

2. Wakil Ketua DPR RI: Dikaji Dulu

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar wacana Dedi Mulyadi menerapkan pendidikan militer bagi anak bermasalah, dikaji lebih mendalam.

Dasco sendiri mengaku belum mengetahui pernyataan Dedi secara lengkap mengenai wacana kebijakan tersebut.