bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Freddy Alex Damanik meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan mendukung usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Freddy menyatakan bahwa desakan tersebut berpotensi memecah belah bangsa, yang bertentangan dengan cita-cita Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas.

Pernyataan Freddy Damanik

Dalam program dialog Indonesia Lawyers Club pada Jumat, 2 Mei 2025, Freddy mengatakan, "Kalau bangsa kita ini mau maju, maka kita harus bersatu. Para elitnya harus bersatu, rakyat harus bersatu." 

Ia menambahkan, jika tuntutan untuk mengganti Gibran diteruskan, ia tidak percaya Prabowo akan mendukung hal tersebut.

Freddy menilai bahwa gerakan pemakzulan Gibran hanya akan mengalihkan fokus bangsa dari tantangan yang lebih penting, seperti ekonomi dan ketimpangan sosial.

Residu Pilpres 2024

Freddy juga menilai usulan pemakzulan Gibran merupakan residu dari Pemilihan Presiden 2024.

"Saya katakan ini sangat politis. Jadi di samping itu juga person-person atau pribadi-pribadi yang ada dalam forum purnawirawan tersebut khususnya yang tampil di media yang begitu kita kenal kita tahu posisinya di 2024," ungkap Freddy.

"Itulah kenapa alasan saya mengatakan sangat politis memang ini jadi masih ada residu 2024," imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa hasil Pilpres 2024 telah ditetapkan dan saatnya untuk menatap ke depan.

Baca juga: Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran, Eks Danjen Kopassus: Dia Tak Penuhi Kualitas

Usulan Pemakzulan Gibran

Desakan untuk mengganti Gibran disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI pada 17 April 2025.

Terdapat delapan poin usulan, termasuk permintaan untuk reshuffle kabinet dan menghentikan proyek strategis nasional yang dianggap merugikan masyarakat.

Usulan tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal dan perwira tinggi lainnya.

Tanggapan Prabowo

Menanggapi usulan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Prabowo menghormati usulan Forum Purnawirawan TNI.

Namun, ia menekankan bahwa presiden perlu mempelajari isi usulan tersebut secara mendalam sebelum mengambil keputusan.

Wiranto juga menegaskan bahwa keputusan presiden tidak semata-mata berasal dari satu sumber, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari banyak pihak.

"Presiden meminta publik tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan," jelas Wiranto.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).