bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkap TNI AL saat ini memiliki tunggakan bahan bakar minyak (BBM) kepada Pertamina sebesar Rp 3,2 triliun.Ìý

Ali mengatakan tunggakan tersebut melonjak dari angka sebelumnya sebesar Rp 2,25 triliun.

"Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun," ujar  Ali dalam rapat bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ali berharap tunggakan bahan bakar tersebut bisa diputihkan atau dihapus Pertamina.Ìý

"Jadi, ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional. Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujar dia.

Baca juga: Rapat Panja Kamla DPR, KSAL Ungkap TNI AL Tangani Ribuan Kasus Penyelundupan

Selain itu, ia berharap, ke depan pembelian bahan bakar untuk TNI AL dipusatkan di Kementerian Pertahanan.

Ia pun mengakui penggunaan BBM TNI AL lebih banyak dibandingkan TNI AU dan TNI AD.

Hal tersebut dikarenakan, kapal TNI AL tetap harus dihidupkan meskipun tidak beroperasi.

"Karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air conditioner, AC, karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya," kata Ali.

Baca juga: Dugaan Kekerasan Seksual dalam Kasus Oknum TNI AL Bunuh Jurnalis Juwita akan Dibuktikan di Sidang

Ali pun meminta diberikan subsidi BBM, sebagaimana yang berlaku untuk Polri.

BBM untuk TNI saat ini harganya masih disamakan untuk industri.

"Bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya. Nah, ini mungkin perlu disamakan nanti," ujar Ali.

Tak Punya Alat Pendeteksi Kapal Selam Asing

Dalam kesempatan tersebut, Ali juga menyampaikan TNI AL saat ini masih kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kapal selam asing.

Hal tersebut dikarenakan TNI AL saat ini belum memiliki alat pendeteksi kapal selam asing.

"Jadi seharusnya ada fixed detect sonar, jadi yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki sehingga mungkin kelemahan kita di pendeteksi kapal selam asing yang melalui ALKI itu kita tidak bisa monitor," kata Ali.

TNI AL, kata Ali, baru mengajukan pengadaan sensor alat deteksi bawah laut ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).Ìý

Adapun saat ini, pihaknya masih menggunakan Sistem Pusat Komando Angkatan Laut (Sispuskodal) Tahap I untuk mendeteksi ancaman laut.

Namun, deteksi melalui Sispuskodal itu belum bisa digunakan untuk mendeteksi di bawah laut.

"Komprehensif dalam aspek pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen, kawasan pesisir dan perairan teritorial 30 persen, pengawasan bawah laut 0 persen. Ini pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan," kata Ali.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR Elita Budiarti mengatakan tidak adanya alat pendeteksi kapal selam asing membuat kawasan laut Indonesia yang luas menjadi rawan.

"Betapa ancaman di bawah laut itu perlu sangat diperhatikan oleh kita. Betapa ancaman bawah laut kita itu sangat luar biasa," ujar Elita.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim seharusnya memiliki alat pendeteksi kapal selam asing.

"(TNI AL) Belum mempunyai alat untuk mendeteksi kapal selam. Kebayang tidak sih, Pak? Sekarang kita 65 persen Indonesia itu berisi laut, tetapi manakala kita diserang dari laut, misalkan dari kapal selam, ya kita habis, lah, kita," ujar Elita.

(bet365×ãÇòͶעnews.com/ Reza Deni/ kompas.com)