bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM - Analis Ekonomi dan Politik, Mardiyanto, menilai isu ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), sengaja dimunculkan untuk menekan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya isu tersebut, diharapkan bisa menggiring opini publik bahwa Jokowi itu merupakan beban bagi Prabowo.

"Bisa jadi, isu ijazah palsu ini, diharapkan dapat menggalang persepsi publik bahwa Pak Jokowi adalah beban bagi Presiden Prabowo."

"Dengan demikian, Pak Prabowo dapat bersikap menuruti kemauan sekelompok orang itu," ujar Mardiyanto dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

Kendati demikian, Mardiyanto meyakini bahwa Prabowo tidak akan mudah dipengaruhi tekanan politik, karena memiliki karakter yang kuat.

"Saya yakin, Pak Prabowo punya determinasi kepemimpinan yang tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk oleh Pak Jokowi sendiri," ungkapnya.

Mardiyanto menduga, isu ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi itu untuk merawat pesimisme publik terhadap pencapaian agenda Astacita.聽

"Saya menilai, beberapa kelompok yang terus menyerang Pak Jokowi adalah agar prospek pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk mengimplementasikan visi Astacita ini menjadi bias, kabur dan efek dominonya mengguncang pelaku usaha," kata Mardiyanto

Menurutnya, Jokowi selama ini memiliki tingkat penerimaan yang relatif tinggi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok elite.聽

Sementara itu, Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai, isu dugaan ijazah palsu tersebut tak hanya menyerang Jokowi saja.

Namun, bisa juga sebagai upaya sistematis untuk mengganggu pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: 5 Fakta Zaenal Mustofa Penggugat Ijazah Jokowi, Tersangka Pemalsuan Dokumen-Mundur dari Tim TIPU UGM

Pasalnya, Peter menganggap, isu ijazah palsu itu sengaja dihidupkan lagi pada masa transisi pemerintahan ke Prabowo.

Padahal, sebelumnya, telah berkali-kali dibantah secara terbuka oleh Jokowi hingga Universitas Gadjah Mada (UGM).

鈥淛ika kita tarik benang merahnya, kampanye narasi semacam ini bukan semata menyerang Jokowi, tapi bisa menjadi upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan berikutnya,鈥� ujar Pieter dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025), dikutip dari Kompas TV.