bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menilai pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan sebagai wajar dan perlu dikaji lebih lanjut.

Hal ini disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Wiranto menjelaskan, Presiden Prabowo memahami dan menghormati pikiran-pikiran yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Presiden Prabowo dan para purnawirawan memiliki satu almamater, satu perjuangan, dan satu pengabdian, sehingga memiliki sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Namun, Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut.

Presiden perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.

Wiranto juga menyampaikan bahwa kewenangan Presiden berada dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan.

Oleh sebab itu, usulan yang berada di luar domain eksekutif tidak akan ditanggapi secara langsung.

Wiranto menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar masyarakat tidak terpancing dalam polemik yang berkembang di media sosial terkait usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut.

Penjelasan resmi terkait usulan tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat untuk menjaga ketenteraman dan keharmonisan di tengah masyarakat.

8 Poin Tuntutan Jenderal Beredar

Baca juga: 103 Jenderal hingga 73 Laksamana Forum Purnawirawan TNI Tandatangani Surat Usulan Gibran Diganti

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial.

Dalam dokumen tersebut, terdapat delapan poin usulan, salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.