bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.Ìý

Presiden Prabowo Subianto juga sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.Ìý

Baca juga: Lembaga Penjamin Bakal Dilibatkan dalam Ekosistem Bisnis Kopdes Merah Putih untuk Cegah Fraud

Kopdes Merah Putih ini direncanakan dibentuk serentak pada 12 Juli 2025.

Perihal ini, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Kemenhut memiliki 15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bisa diubah menjadi koperasi.Ìý

"Kami sudah mengelompokkan mana KUPS yang sudah platinum, gold dan blu berdasarkan jenis usaha dan juga berapa banyak meng-generate penghasilan. Saya kemarin dengan Pak Sekjen berdiskusi, 15 ribu mungkin KUPS ini bisa kita transformasi jadi koperasi," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan 15 ribu KUPS itu sudah memiliki sertifikat mengelola perhutanan sosial dengan total luas 8 juta hektare.Ìý

Beberapa KUPS juga telah mampu mengekspor hasilnya ke luar negeri.

Menurutnya perubahan KUPS menjadi koperasi bisa membantu program Kopdes Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo.Ìý

Baca juga: Kopdes Merah Putih: Terobosan untuk Ketahanan Ekonomi Nasional

Transformasi ini juga dipandang dapat menambah lapangan pekerjaan dan pendapatan negara.

"Saya kira itu bisa mengambil porsi, dengan kelompok yang sudah ada asetnya, tinggal mendorong permodalan, upskilling. Ini nantinya dapat menyerap lapangan kerja dan menambah pendapatan negara," tuturnya.

Sementara itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan perubahan 15 ribu KUPS menjadi koperasi akan diimbangi dengan bantuan permodalan.Ìý

"Terkait koperasi 15 ribu KUPS sesuatu yang luar biasa bisa kita publish modal yang bisa kita sampaikan kepada publik bahwa koperasi bisa jadi sesuatu yang luar biasa," kata Yandri.

Yandri menjelaskan Kopdes Merah Putih ini nantinya bukan menjadi milik orang per orang. Namun kewenangan pengelolaan berada di tangan pemerintah.Ìý

Ia berharap upaya yang dilakukan lintas kementerian dapat mempercepat program pemerintah tersebut.

"Koperasi Merah Putih jadi ini bukan milik orang per-orang tapi milik pemerintah. Jadi program Bapak Presiden sangat mulia, mesti kita kawal betul. Kolaborasi ini bisa mempercepat program pemerintah yang ada," jelas dia.

Ìý