RUU KUHAP, Maqdir Ismail: Semua Penyidikan Sebaiknya di Kepolisian
Kejaksaan Agung tetap pada kewenangannya menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Penulis:
Wahyu Aji
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara senior, Maqdir Ismail berpendapat tugas penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebaiknya tetap pada kepolisian.
Sedangkan, Kejaksaan Agung tetap pada kewenangannya menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Baca juga: Hindari Tafsir Liar, Komisi Kejaksaan Desak DPR Ungkap Draft RUU KUHAP ke Publik
鈥淯ntuk efektifnya penyidikan, maka penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri saja. Penuntut Umum, sepenuhnya menjalankan fungsi penuntutan saja dan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,鈥� kata Maqdir saat dihubungi wartawan pada Jumat (14/3/2025).
Namun, Maqdir mengatakan bisa saja Jaksa diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan jika penyidik tidak mampu menyelesaikan penyidikan suatu perkara tersebut.
鈥淚ni diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penyidikan,鈥� ujarnya.
Di samping itu, Maqdir juga berpendapat bahwa semua proses penyidikan sebaiknya dilakukan oleh Penyidik Polri sehingga tidak ada lagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Menurut dia, sebaiknya fungsi PPNS adalah menjalankan fungsi sebagai tenaga ahli dalam penyidikan, mengingat pengetahuan mereka secara khusus terhadap hal tertentu.
鈥淪ekiranya masih dianggap perlu ada PPNS, maka fungsi mereka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran administratif, bukan perbuatan pidana yang merupakan kejahatan. Dalam melakukan penyidikan, sebaiknya semua dilakukan oleh Penyidik Polri, tidak ada lagi PPNS,鈥� kata Maqdir.
Baca juga: Desak Revisi KUHAP, Maqdir Ismail Cerita Punya Klien Sudah Dihukum 2,5 Tahun, lalu Bebas karena PK
Namun demikian, Maqdir juga mengusulkan dalam rangka memastikan pekerjaan penyidikan dan penuntutan berjalan dengan baik dan menurut hukum sebelum sampai ke persidangan di pengadilan, maka harus ada hakim pengawas.
鈥淒alam rangka memastikan pekerjaan Penyidikan dan Penuntutan berjalan dengan baik dan menurut hukum, sebelum sampai ke persidangan di Pengadilan, maka harus ada hakim pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidik dan penuntut umum,鈥� ujarnya.
听
听
听
听
听
| Kejagung Bongkar Alasan Pimpinan JakTV Ditetapkan Tersangka Perintangan karena Pemufakatan Jahat |
|
|---|
| Kejagung: Narasi Negatif yang Dibuat Junaedi Saibih Cs untuk Pengaruhi Publik Hingga Majelis Hakim |
|
|---|
| Kejagung Tetapkan Pengacara dan Direktur Pemberitaan JakTV Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan |
|
|---|
| Abdul Chair Ramadhan Sebut Perubahan KUHAP Harus Segera Dilakukan, Ini Alasannya |
|
|---|
| Bahas Dominus Litis dalam RUU KUHAP, Ismahi Gelar Diskusi Publik |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.