Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
Sosok Sudarsono, Eks Kader PDIP Pemalang yang Sujud Syukur Praperadilan Hasto Ditolak KPK
Sosok Sudarsono, eks kader PDIP yang sujud syukur di depan Gedung Merah Putih meminta KPK segera memproses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Sri Juliati
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Inilah sosok Sudarsono, pria yang sujud syukur di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai ditolaknya praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Sudarsono juga mengirim karangan bunga ke KPK bertuliskan "Mendukung KPK Segera Proses Hukum Hasto Kristiyanto".
"Pada kesempatan hari ini, saya datang ke KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya praperadilan yang kemarin diajukan oleh Hasto," kata Sudarsono kepada wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025) pagi.
Sosok Sudarsono
Sudarsono merupakan mantan kader PDIP dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Sudarsono sebelumnya memiliki jabatan struktural di DPC PDIP Pemalang, yaitu Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi.
Sudarsono mengaku telah menjadi kader partai berlambang banteng sejak 1998.
Ia kemudian dipecat pada Januari 2025 setelah bersuara terkait Hasto.
Sudarsono mendukung KPK untuk segera menindak Hasto.
Bahkan, Sudarsono pada 31 Desember 2024 datang ke KPK untuk menyurati pimpinan KPK.
Sebagai kader PDIP saat itu, Sudarsono malah menginginkan KPK supaya segera menetapkan Hasto sebagai tersangka.
Baca juga: Eks Kader PDIP Sujud Syukur di Depan Gedung KPK Karena Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak
"Ya, betul, tanggal 31 (Desember 2024) kami jauh-jauh dari Pemalang ke Kantor KPK di Jakarta ini yang pada intinya surat saya adalah saya menyampaikan kepada pimpinan KPK untuk kasus Pak Hasto ini yang justru berlarut-larut untuk bisa ditindaklanjuti seperti apa setelah ditetapkan menjadi tersangka," katanya dikutip dari program On Focus di YouTube bet365×ãÇòͶעnews, dikutip pada Rabu (1/1/2025).
Sudarsono mengaku tidak setuju dengan narasi yang disampaikan elite PDIP bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto oleh KPK adalah politisasi dan kriminalisasi.
Di sisi lain, sambungnya, jika Hasto memang merasa penetapan tersangka terhadapnya tidak cukup alat bukti, maka diharapkan menempuh jalur hukum lainnya.
Kendati demikian, Sudarsono meminta, untuk saat ini, agar Hasto bersikap kooperatif dan menghadapi proses hukum yang ada.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.