bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Sumber-sumber diplomatik Iran membantah laporan media Amerika yang mengklaim adanya rincian potensi perjanjian nuklir antara Iran dan Amerika Serikat.

Laporan tersebut sebelumnya dikutip oleh Al Mayadeen.

Sumber Iran menegaskan tidak ada perubahan dalam posisi hukum internasional dan hak-hak sah Iran terkait pemeriksaan fasilitas nuklir mereka.

Koresponden Al Mayadeen di Teheran melaporkan, menurut sumber diplomatik, setiap pengawasan fasilitas nuklir Iran akan dilakukan dalam kerangka hukum internasional yang berlaku dan sesuai dengan hak-hak Iran.

Sementara itu, pada Jumat (2/5/2025), Reuters melaporkan Teheran dan Washington tengah merundingkan pembaruan terhadap Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditarik oleh Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018.

Kesepakatan yang diusulkan, yang disebut "JCPOA 2", diperkirakan akan memperpanjang durasi kesepakatan hingga 25 tahun dan memperkenalkan mekanisme verifikasi yang lebih ketat.

Menurut Reuters, ketentuan dalam perjanjian baru ini mencakup pembatasan pada pengayaan uranium serta pengawasan lebih lanjut dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terhadap fasilitas nuklir Iran.

Sumber-sumber Iran juga mengonfirmasi pembicaraan tersebut mencakup pembatasan cadangan uranium yang diperkaya, ekspor uranium, dan pengoperasian sentrifus.

Namun, Iran tetap mempertahankan posisi bahwa tidak akan ada pengurangan infrastruktur nuklir mereka, meskipun mereka menyetujui pembatasan pengayaan untuk mencegah "terobosan cepat" ke arah pengembangan senjata nuklir.

Iran juga telah menyatakan keterbukaannya terhadap verifikasi lebih lanjut oleh IAEA, tetapi dalam batas yang tidak mengganggu hak-hak negara tersebut untuk mempertahankan program nuklir yang bersifat damai.

Isu terkait kemampuan rudal balistik Iran juga menjadi kendala utama dalam pembicaraan.

Baca juga: Kepala Pentagon Pete Hegseth Peringatkan Iran tentang Konsekuensi Mendukung Pejuang Houthi

AS dan Israel menuntut adanya pembatasan kemampuan rudal Iran.

Sementara Iran berpendapat bahwa program rudalnya merupakan bagian dari hak kedaulatan mereka yang terkait dengan pertahanan nasional.

Selain itu, Iran menanggapi klaim Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, yang menyatakan bahwa Iran berada di ambang pengembangan senjata nuklir.