bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri Israel mencabut visa masuk 27 anggota parlemen dan pejabat sayap kiri Prancis dua hari sebelum jadwal kunjungan mereka ke Israel dan wilayah Palestina.

Kementerian tersebut mengatakan pencabutan visa mereka berdasarkan undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang melarang masuknya orang-orang yang dapat bertindak melawan Israel.听

Setidaknya 17 anggota pejabat tersebut, dari partai lingkungan hidup dan komunis Prancis, mengatakan mereka adalah korban hukuman kolektif oleh Israel.

Mereka juga meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk campur tangan.

Para pejabat itu mengatakan mereka menerima undangan dari Konsulat Prancis di Yerusalem untuk perjalanan lima hari, tetapi visa mereka malah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri Israel.

"Kami bermaksud mengunjungi Israel dan wilayah Palestina sebagai bagian dari misi mereka untuk mempromosikan kerja sama internasional dan budaya perdamaian," kata mereka dalam pernyataannya, Minggu (20/4/2025).

"Untuk pertama kalinya, dua hari sebelum keberangkatan kami, otoritas Israel membatalkan visa masuk kami yang telah disetujui sebulan sebelumnya," lanjutnya.

Mereka mengatakan ingin mengetahui alasan pemerintah Israel mencabut visa mereka.

鈥淜ami ingin memahami apa yang menyebabkan keputusan mendadak ini, yang menyerupai hukuman kolektif,鈥� kata mereka, seperti diberitakan Al Jazeera.

Tindakan ini diambil hanya beberapa hari setelah Israel melarang dua anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh yang berkuasa untuk memasuki Israel.

Keputusan tersebut terjadi di tengah ketegangan diplomatik, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan segera mengakui negara Palestina pada bulan Juni mendatang.听

Baca juga: Di Hadapan Mesir, Menlu Polandia Akui Negara Palestina, tapi Tetap Dukung Israel

Selain itu, Macron juga berusaha menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai situasi di Jalur Gaza untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

Israel Ancam akan Menghukum Prancis

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengomentari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai niat negaranya untuk mengakui negara Palestina yang merdeka.

"Itu akan menjadi kesalahan besar. Tel Aviv akan dipaksa untuk menanggapi secara sepihak jika Paris memilih untuk mengakui negara Palestina," kata Gideon Sa'ar kepada surat kabar Inggris The Telegraph pada hari Sabtu (19/4/2025).