bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Filipina mempertimbangkan untuk menunjuk pengacara sendiri guna membela mantan Presiden Rodrigo Duterte setelah penangkapannya oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Keputusan ini muncul setelah Kantor Jaksa Agung (OSG) menarik diri dari perkara tersebut, dengan alasan ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

Sementara itu, anak-anak Duterte telah mengajukan kasus habeas corpus untuk menentang penahanannya.

Wakil Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan, Claire Castro, dalam wawancara dengan Radyo 630, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan langkah untuk menyewa pengacara sendiri.

Namun, ia belum dapat memastikan apakah pengacara tersebut berasal dari pihak pemerintah atau penasihat hukum swasta.

Ketika ditanya apakah Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin atau Menteri Kehakiman Jesus Crispin Remulla dapat mewakili pemerintah dalam kasus ini, Castro menegaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan karena keduanya tercantum sebagai responden dalam petisi habeas corpus.

"Mahirap ipagtanggol ang sarili (sulit membela diri)," ujar Castro, dikutip dari Inquirer.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kemungkinan akan menggunakan dana publik untuk menyewa penasihat hukum swasta, mengingat kasus ini menyangkut kepentingan publik.

Selain Bersamin dan Remulla, beberapa lembaga pemerintah lainnya juga tercantum sebagai responden dalam petisi ini, termasuk Kepolisian Nasional Filipina, Biro Imigrasi, dan militer.

Sementara itu, Jaksa Agung Menardo Guevarra, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehakiman di era Duterte, telah mengajukan pernyataan resmi kepada Mahkamah Agung pada Senin sore.

Castro mengatakan bahwa ia belum mendengar tanggapan langsung dari Presiden Ferdinand Marcos Jr mengenai peran Guevarra dalam kasus ini.

Baca juga: Mengapa ICC Menangkap Duterte Meskipun Ada Pertanyaan Mengenai Yurisdiksi?

Namun, ia menilai bahwa Marcos Jr dan Guevarra memiliki pandangan yang sama bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

Meski begitu, Castro menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menghormati komitmennya dengan Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol), yang bertanggung jawab dalam menegakkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

Saat ini, Duterte ditahan di Den Haag atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kampanye perang melawan narkoba semasa pemerintahannya.