bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya inovasi menyeluruh bagi para kepala daerah yang baru dilantik, Kamis (20/2/2025).

Hal ini sejalan dengan langkah efisiensi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.

Rahmat mengungkapkan, tidak ada satu pun dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang saat ini memiliki kemandirian fiskal. 

"(Contohnya) Dari total APBD Sumatera Barat sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak sampai Rp2 triliun," ujar Rahmat Saleh melalui keterangan tertulisnya, Kamis ((20/2/2025

Kondisi tersebut jelasnya, mengartikan untuk membiayai kebutuhan daerah dari dana sendiri, tidak ada satu pun Kabupaten, Kota, termasuk provinsi yang mandiri.

Hal tersebut menurut Rahmat Saleh membuat ketergantungan antara daerah dengan pusat sangat tinggi.

Demi mewujudkan kemandirian fiskal,  kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto ditekankan Rahmat Saleh setidaknya harus memiliki empat kapabilitas khusus.

Inovasi disebutkan Rahmat Saleh sebagai kapabilitas pertama yang harus dimiliki kepala daerah baru agar daerah dapat mencari sumber pendanaan alternatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana pusat.

"Jika hanya bergantung pada APBN, akan muncul masalah baru dalam kepemimpinan, terutama bagi yang baru menjabat," kata Rahmat. 

"Kedua, kemampuan beradaptasi. Pola kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung sentralistik. Pelantikan kepala daerah sekarang langsung oleh presiden, bukan lagi oleh gubernur, sehingga hubungan emosional antara gubernur dan bupati/walikota semakin melemah," ujarnya sambil mengingatkan adaptasi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.

Sementara kapabilitas ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Diketahui Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.

Kepala daerah kata Rahmat Saleh harus jeli. Terlebih, Presiden Prabowo sampai meneliti satu per satu program secara detail. Jika semangat efisiensi di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

"Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi. Jika kepala daerah tidak proaktif dan tidak pandai berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dana APBN bisa berkurang," tegasnya. 

Rahmat mencontohkan, pembangunan ruas tol baru di seluruh Indonesia sempat dihentikan. Namun, melalui komunikasi intensif, tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan.