bet365足球投注

Reformasi Kebijakan TKDN

Agus memastikan pihaknya berkomitmen mereformasi kebijakan TKDN terutama kebijakan terkait Tata Cara Perhitungan TKDN agar lebih sederhana, waktu singkat, dan berbiaya murah.

Langkah tersebut bertujuan agar makin banyak produk industri dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dan dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Lebih lanjut, Agus menyebut Kemenperin telah memulai reformasi kebijakan TKDN jauh sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif masuk impor ke Amerika Serikat pada awal April 2025.

Ia bersama jajaran Kemenperin telah memulai pembahasan reformasi Tata Cara Perhitungan TKDN sejak Februari 2025.

"Jadi, reformasi kebijakan TKDN tidak disebabkan karena kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump atau tekanan akibat perang dagang global, tetapi berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri Indonesia," ujar Agus.

"Kami senantiasa selalu mengikuti kebijakan dan arahan Presiden Prabowo dalam membangun industri manufaktur Indonesia kedepan," lanjutnya.

Ia menyebut Kemenperin selalu memiliki misi dan semangat untuk membuka kesempatan sebesar-besarnya pada penciptaan usaha baru dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Reformasi kebijakan TKDN ini akan dilakukan dari sisi formulasi penghitungan komponen dalam negeri yang lebih berkeadilan maupun penyederhanaan proses bisnis penerbitan Sertifikat TKDN.

Rumusan kebijakan reformasi TKDN ini telah dilakukan uji publik dan saat ini tengah dalam tahap finalisasi.

鈥淪aya berharap reformasi TKDN kedepan semakin meningkatkan minat usaha dan investasi di tanah air, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian nasional,鈥� kata Agus.聽