TOPIK
UU MD3
-
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang menilai, Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) tak direvis
-
MK mengabulkan gugatan uji materi UU MD3 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), serta perseorangan yakni Husdi Herman dan Yudhis
-
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagaian uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
-
Kewenangan MKD mempidanakan orang yang merendahkan martabat DPR semula diatur dalam pasal 122 huruf l UU MD3.
-
Surya mengapresiasi majelis hakim yang sempat menyebutkan keberadaan GOPAC (Global Organization of Parliamentarian Against Corruption).
-
Salah satunya, MK telah menganulir pasal yang mengatur kewenangan DPR untuk malakukan pemanggil paksa seseorang atau kelompok.
-
"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman
-
Saat pembahasan UU MD3, kata Yasonna, pemerintah sudah menyampaikan perkiraan
-
Frederik adalah tukang ojek yang tewas setelah bertabrakan dengan mobil anggota DPRD Maluku Tengah, Jimy G Sitanala.
-
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu pihak yang mengajukan uji materi tersebut
-
Keputusan DPR RI yang menyusun dan mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus menuai pro dan kontra.
-
Agung menyarankan agar seluruh pihak menjaga prinsip check and balance dan menghindarkan undang-undang yang mengarah pada parliamentary heavy.
-
"Karena keseringan ngomong soal wapres-wapres itu saja," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/3/2018).
-
"Dengan ditambahnya tiga pimpinan ini, bisa memperkuat MPR, apalagi menghadapi tahun-tahun politik,"
-
Setelah sah dilantik sebagai wakil ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar bertekad mengembalikan posisi dan peran strategis
-
Saat disinggung mengenai ketidakhadiran PPP tersebut, Cak Imin enggan ambil pusing.
-
Saat menghadiri acara pelantikan itu, Karding mengaku akan melakukan komunikasi dengan fraksi tersebut.
-
Kami bertiga berharap dapat sekalian memperkuat peran MPR yang sangat strategis
-
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua MPR yang baru saja dilantik, Ahmad Muzani membenarkannya.
-
Peristiwa tersebut kemudian disambut tawa dan sorak sorai dari peserta dan pengunjung sidang.
-
Dihadiri seluruh fraksi, kecuali fraksi PPP yang telah mengirim surat tidak hadir
-
Pasal ini dinilai antikritik dan berpotensi praktik kriminalisasi terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR
-
Ia menilai hal tersebut tidak memberi efek berarti pada kinerja DPR dan hanya dijadikan ajang pembagian jatah kursi
-
"MK sudah putuskan mencabut pasal kritikan kepada presiden. Jadi jangan sampai pasal ini multitafsir, kata merendahkan jelas masih sumir,"
-
"DPR sejak dilantik sampai 4 tahun kerja belum bisa menghasilkan hal yang berarti. Justru tahun ke-4 luncurkan UU MD3 diprotes publik."
-
Berkas permohonan uji materil (Judicial Review) UU MD3 terhadap UUD 1945 tersebut, telah dinyatakan lengkap
-
"Iya minta dikaji, suara banyak ke enam nanti kita bawa ke rapat rangkap kan kita bahas kalau sepakat semua iya kita selesaikan‎,"
-
"Kita potensi digugat orang, karena belum apa-apa juga dari fraksi PPP sudah menyampaikan surat,"
-
Alasannya berdasarkan tafsir fraksi PPP bahwa jatah penambahan pimpinan yakni milik PDIP, Gerindra, PAN, bukan PDIP Gerindra, dan PKB.
-
Usai pelantikan, Utut dan pimpian DPR lainnya mengikuti proses pelantikan anggota dewan
© 2025 bet365×ãÇòͶע, a subsidiary of . All Right Reserved
Pendidikan GO
