UU MD3
Kata Cak Imin, PPP Enggan Menghadiri Pelantikannya
Saat disinggung mengenai ketidakhadiran PPP tersebut, Cak Imin enggan ambil pusing.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar ( Cak Imin) telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR, dalam rapat paripurna, Senin, (26/3/2018).
Pelantikan tersebut tanpa dihadiri Fraksi PPP karena protes terhadap penambahan jatah Wakil Ketua MPR.
Saat disinggung mengenai ketidakhadiran PPP tersebut, Cak Imin enggan ambil pusing.
Ia mengatakan tidak masalah PPP tidak menghadiri pelantikannya sebagai wakil Ketua MPR bersama Ahmad Muzani, dan Ahmad Basarah.
"Biarin saja (tidak hadir) engga apa apa," kata Cak Imin usai pelantikan.
Sebelumnya dalam Rapat Gabungan persiapan pelantikan Pimpinan MPR pekan lalu, PPP protes mengenai jatah PKB dalam penambahan kursi wakil Ketua MPR. Berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) pasal 427 A huruf C berbunyi "Penambahan kursi wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, urutan ke-3,serta urutan ke-6" . PPP menilai diksi 'suara' di pasal tersebut harus dipahami sebagai perolehan suara di Pemilu 2014, bukan jumlah kursi di DPR, seperti kesepakatan fraksi-fraksi dalam pembahasan UU MD3.
Bila dipahami sebagai suara, maka Jumlah suara terbanyak ke 6 yakni PAN. Sementara bila diksi tersebut dipahami sebagai kursi maka menjadi jatah PKB. Untuk diketahui berdasarkatan kesepakatan fraksi dalam pembahasan UU MD3, maka wakil ketua MPR menjadi jatah PDIPN Gerindra, dan PKB.
Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014 PKBmendapatkan suara 11.198.957, kursi yang diraih di DPR yakni 47. Sementara itu PAN mendapatkan suara 9.481.621, kursi yang diraih di DPR yakni 49.
Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi membenarkan bahwa ketidakhadiran PPP di Paripurna pelantikan tiga Wakil Ketua MPR sebagai bentuk protes terhadap penambahan jatah Wakil ketua MPR dalam revisi UU MD3.
"Nota keberatan kami dalam rapat gabungan dan pendapat dari masyarakat sipil atas beberapa pasal di dalam UU tersebut, termasuk di dalamnya adalah penambahan kursi Pimpinan MPR RI," katanya.
