TOPIK
Revisi UU Penyiaran
-
Menurut Wens, selama ini platform tidak comply dengan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia dan mengikat industri media nasional.
-
Hal itu sebagaimana permintaan dari fraksi kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, untuk menunda pembahasan RUU Penyiaran.
-
seharusnya DPR memberikan aturan yang menguatkan mengenai jurnalisme investigatif. Dengan begitu pers bisa lebih leluasa menjalankan check and balance
-
Pertama, mereka menolak pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran.Â
-
Hanya saja, Farhan tidak secara tegas menyebut pihak yang dimaksud. Dirinya hanya membenarkan terkait stigma peran jurnalis akan terbatasi.
-
Farhan menyatakan kalau upaya yang dilakukan para pekerja media tersebut tepat guna menjamin demokrasi berjalan dengan baik.
-
Aksi damai tersebut turut diwarnai dengan teatrikal melepas kartu identitas (Id) Pers dari para peserta massa yang hadir.
-
Sebagian besar mereka meminta agar kebebasan pers tetap dijamin oleh UU sebagai salah satu pilar demokrasi.
-
Aliansi dan serikat pekerja jurnalis hingga organisasi pers mahasiswa akan menggelar aksi penolakan Revisi UU Penyiaran di DPR RI, Senin (27/5/2024.
-
Aliansi pekerja media dan jurnalis serta organisasi mahasiswa akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan,
-
Aliansi dan serikat pekerja media seperti jurnalis hingga pers mahasiswa akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Senayan.
-
"Jangan sampai ada upaya-upaya pembungkaman pers. Kita mau jurnalisme berkualitas. Emang omon-omon, feeling, pasti investigasi," tutur Budi Arie.
-
Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengatakan, adanya norma yang membatasi konten investigatif berpotensi semakin menghambat kerja-kerja masyarakat sipil.
-
Ia mempertanyakan, apakah esensi pasal tersebut akan menyasar pada pelaku kreator konten, terutama yang berbasis individu, seperti Podcaster, Tiktoker
-
Budi Arie Setiadi buka suara mengenai persoalan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
-
Sayyidatul Insiyah mengatakan, hal itu dapat terlihat melalui upaya untuk mengendalikan konten jurnalistik, yang mengancam kebebasan berekspresi.
-
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyebut pihaknya menentang adanya pelarangan jurnalisme investigasi dalam RUU Penyiaran.
-
Menkominfo Budi Arie Setiadi berharap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran tidak menimbulkan kesan sebagai wajah baru pembungkaman pers.
-
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, berharap Revisi UU Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media.Â
-
Menurut Mahfud, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal jauh merupakan kepentingan publik
-
Jurnalis senior Wina Armada Sukardi menilai DPR mempunyai niat untuk mengesahkan RUU penyiaran tersebut sebelum masa jabatan mereka berakhir
-
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berharap Revisi UU Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media.Â
-
Polemik wacana revisi Undang-Undang Penyiaran, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menceritakan suasana kebatinan DPR tentang kemerdekaan pers.
-
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai larangan untuk menyiarkan konten ekslusif jurnalisme investigasi adalah keblinger.
Pendidikan GO
