TOPIK
RUU Kesehatan
-
Adapun aksi dikoordinir PPNI ini digelar dalam rangka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
-
Langkah itu diambil setelah pimpinan DPR RI menggelar rapat dan membahas setiap beleid RUU tersebut oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada pekan
-
Besaran persentase ‘mandatory spending’ layanan kesehatan menjadi hal penting untuk menjamin kelancaran pengendalian wabah.
-
asosiasi berharap DPR menerima aspirasi yang telah disampaikan terkait pasal-pasal tembakau jelang pengesahan RUU Kesehatan.
-
petani tembakau yang berpotensi terdampak atas RUU Kesehatan sesungguhnya adalah pahlawan devisa negara.
-
Akses layanan kesehatan di desa saat ini dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesehatan masyarakat.
-
RUU Kesehatan disebut mengkerdilkan peran organisasi profesi, begini respons kemenkes.
-
Keberadaan Rancangan Undang-undang atau RUU Kesehatan disebut-sebut berpeluang terhadap kebocoran data genom di Indonesia.
-
Haedar menilai, sejatinya RUU Kesehatan tersebut hingga kini masih menuai penolakan dari beberapa pihak yang berkeberatan atas adanya RUU tersebut.
-
Pasal tembakau di RUU Kesehatan berpotensi mematikan usaha industri tembakau yang padat karya
-
Nakes ancam mogok nasional apabila pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law tak dihentikan, Melkiades Laka Lena ingatkan hal itu melanggar sumpah profesi
-
Partai Demokrat hanya meminta pengesahan RUU Kesehatan dalam paripurna mendatang ditunda agar bisa dibahas kembali secara komprehensif.
-
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pihaknya akan mencermati tindak lanjut pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan pada pembicaraan Tingkat II
-
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Moh. Adib Khumaidi menuturkan pihaknya tetap menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi UU.
-
Pada raker kemarin dari sembilan fraksi yang hadir, tujuh fraksi menyatakan setuju, sedangkan dua fraksi menolak.
-
Lima organisasi profesi kesehatan akan memakai hak uji material melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi jika RUU Kesehatan tetap disahkan.
-
Kebutuhan dana kesehatan Indonesia justru meningkat dari waktu ke waktu karena makin kompleksnya masalah kesehatan dimasa mendatang.
-
Dua fraksi di DPR RI yakni Partai Demokrat dan PKS menolak pembahasan RUU Kesehatan dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II atau di Rapat Paripurna
-
Komisi IX DPR RI menyepakati RUU Kesehatan untuk dibawa ke pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang
-
Nur mengatakan nasib industri turunan yang melibatkan jutaan tenaga kerja harus dipertimbangkan.
-
Pasal 154 RUU Kesehatan yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol akan mematikan usaha kecil.
-
Saat RUU Kesehatan dibahas, seolah ada 'perang' antara organisasi profesi kesehatan dengan Menkes. Budi Gunadi Sadikin bongkar penyebab penolakan.
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin menjawab tudingan yang menyebut dirinya otoriter dan 'anti Ikatan Dokter Indonesia (IDI)'.
-
FSP RTMM-SPSI meminta kepada DPR agar tidak menyamakan dan mengelompokkan produk tembakau dengan narkotika.
-
Penggolongan tembakau dalam kategori zat psikotropika dan narkotika akan berimplikasi ke berbagai bidang Industri hasil tembakau (IHT).
-
ederasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melakukan aksi unjuk rasa damai di gedung DPR
-
Lima organisasi Profesi Medis dan Kesehatan batal melakukan aksi mogok massal, Rabu (14/6/2023).
-
Komisi IX DPR RI itu membantah rumor tersebut dengan mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan masih berlangsung.
-
Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disusun secara ceroboh.
-
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni mengungkapkan bahwa RUU Omnibus Law Kesehatan tidak menjawab potensi terjadinya korupsi.
© 2025 bet365×ãÇòͶע, a subsidiary of . All Right Reserved
Pendidikan GO
