Pendidikan GOTAG
Sukamta
Berita
-
Dukung Rencana Pemerintah RI Evakuasi Warga Gaza, Sukamta: Perlu Dilakukan Banyak Negara
Langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini beda dengan ide gila Trump untuk memindahkan warga Gaza
-
Komisi I DPR Berharap Oknum TNI Pelaku Penembakan 3 Polisi di Lampung Dihukum Maksimal
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pelaku penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung dihukum setimpal atas perbuatannya.
-
Indonesia & ASEAN Didesak Tingkatkan Diplomasi untuk Redakan Ketegangan Nuklir di Semenanjung Korea
Indonesia dan ASEAN berperan penting dalam meredakan ketegangan nuklir di Korea.
-
Trump Ingin Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Legislator PKS Usul Warga Israel Dipindah ke AS
Namun, ide relokasi ini dianggap kontroversial karena dipandang jadi cara sekutu Israel memaksa warga Palestina keluar dari tanah mereka sendiri
-
Komisi I DPR Harap Indonesia Segera Akui Pemerintahan Baru Suriah
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta nilai pemerintah Indonesia perlu segera mengakui pemerintahan baru di Suriah demi mempercepat rekonsiliasi nasional.
-
Tak Hanya TNI, Kemenhan Juga Diminta Terlibat Dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia
Kementrian Pertahanan RI diminta turut terlibat dalam upaya pemberantasan judi online di Republik Indonesia.
-
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Respons Usulan TNI Dilibatkan Berantas Judi Online:Â Tak di Garis Depan
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan anggota DPR soal TNI dilibatkan dalam pemberantasan judi online (judol) di tanah air.
-
Politikus PKS Usul TNI Dilibatkan Berantas Judi Online, Omzetnya Untuk Kesejahteraan Prajurit
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam memberantas judi online (judol).Â
-
PKS Kritik Keras Kebocoran Data NPWP: Pemerintah Bebal, Sudah Bosan Imbaunya
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritik kebocoran data NPWP yang didengungkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
-
DPR Minta Kejelasan Nasib Data Pribadi Masyarakat Setelah PDNS 2 Mengalami Serangan Siber
DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait nasib data pribadi masyarakat usai serangan siber terhadap Pusat Data Nasional.
-
Komisi I DPR Usul Dibentuk Satgas Nasional Tangani Serangan Siber
Anggota Komisi I DPR RI mendorong pembentukan satgas nasional yang khusus mengatasi permasalahan keamanan siber.
-
Pakar: Sistem Keamanan PDN Lemah, Seperti Level Warnet
Alfons Tanujaya menyoroti lemahnya sistem keamanan pada Pusat Data Nasional atau PDN, hingga akhirnya mampu dibobol.
-
Anggota DPR Dorong Masyarakat Terdampak Peretasan PDN Ajukan Gugatan
Perang siber telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu, dan kini Pemerintah Indonesia dinilai telah kalah dalam peperangan.
-
Pusat Data Nasional Terkena Ransomware, Anggota DPR RI: Indonesia Sudah Kalah Perang Siber
Upaya peretasan PDN diyakini telah dilakukan berulang kali, hingga akhirnya pada 24 Juni 2024 PDN akhirnya jebol.
-
Komisi I DPR: Perang Siber Sudah Dimulai dan Kita Kalah
Peretasan PDN sementara di Surabaya dinilai jadi bentuk tercurinya emas batangan 24 karat dan berlian dari dalam brankas. Pasalnya, PDN merupakan
-
Kala BSSN Diibaratkan Seperti Mama Lauren, Dianggap Hanya Bisa Prediksi Ada Serangan Ransomware
Legislator dari PKS menyebut BSSN layaknya Mama Lauren karena cuma bisa memprediksi adanya serangan ransomware.
-
DPR: Pemerintah Harus Jelaskan Penyebab PDN Down
Pemerintah harus menjelaskan penyebab Pusat Data Nasional down Kamis lalu yang berdampak pada layanan publik, seperti layanan imigrasi di bandara.
-
Komisi I DPR Sebut Tayangan Jurnalistik Investigasi Dibutuhkan, Tapi Perlu Ada Pembatasan
Legislator PKS itu mengatakan berpendapat bahwa tayangan investigasi memang diperlukan untuk masyarakat banyak.Â
-
Pemerintah dan KPU Harus Tindaklanjuti Kasus Kebocoran Data Pemilu
Pemerintah Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum diminta untuk menindaklanjuti secara serius kebocoran 204 juta Data Pemilih Tetap (DPT)
-
Data Pemilu Bocor, Komisi I: Bisa Kacaukan Proses Pemilu
Kasus dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mendapatkan perhatian dari Komisi I DPR RI.
