Pendidikan GOTAG
revisi UU KPK
Revisi UU KPK
Berita
Foto (342)
-
Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya!
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, angkat suara soal tudingan mendorong revisi Undang-Undang KPK.
-
Video Jokowi Geram Dituduh Hasto Dalang Revisi UU KPK: Ngarang Cerita, Pakai Logika
Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai dalang revisi UU KPK.
-
Dituduh Jadi Dalang Revisi UU KPK, Begini Jawaban Jokowi
Jokowi membantah membantah tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut dirinya menjadi dalang Revisi UU KPK
-
VIDEO Hasto Ungkap Dugaan 'Skandal' Jokowi, Klaim Sosok di Balik Lancarnya Revisi UU KPK
Video Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, beredar di media sosial, ia mengungkap cerita di balik lancarnya revisi UU KPK.
-
Ikuti Fit and Proper Test di DPR, Michael Rolandi Setuju UU KPK DirevisiÂ
Michael Rolandi Cesnanta Brata setuju Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 19 Tahun 2019 untuk direvisi.
-
PDIP Dorong Revisi UU KPK agar Jadi Lembaga Permanen, Demokrat: Kenapa Baru Sekarang?
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendorong revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
-
Seruan Revisi UU KPK Mengemuka, dari DPR hingga Internal KPK, Pasal Mana yang Perlu Direvisi?
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul lantas mempersilakan Dewas KPK mendorong revisi UU KPK.
-
Pihak KPK Amini UU KPK Banyak Kelemahan: Semoga Direvisi
Juru bicara KPK bidang penindakan itu pun menyambut baik soal wacana UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 akan direvisi kembali.
-
Hasto Sebut KKN Saat Ini Semakin Merajalela, PDIP Dorong Revisi UU KPKÂ
Wacana untuk merevisi UU KPK kali pertama disampaikan oleh politisi PDIP yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
-
Kritikan dan Sindiran Lantang ala Mahfud MD Usai Tak Lagi Jabat Menko Polhukam
Tak lagi jadi anak buah Presiden Jokowi, cawapres Mahfud MD mulai melontarkan kritikan hingga sindiran soal bansos, KPK hingga kontroversi Gibran.
-
Anies Janji Bakal Revisi UU KPK, PPP: Sah-sah Saja
Awiek menegaskan, sebuah produk UU bisa direvisi sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.
-
Anies Janji Revisi UU KPK, PKS Beri Dukungan, Demokrat Tak Setuju Aturan Lama Dikembalikan
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan merevisi Undang-Undang (UU) KPK. PKS beri dukungan, Demokrat tak setuju aturan lama dikembalikan.
-
Demokrat Tak Setuju Usulan Anies Ingin Kembalikan UU KPK yang Lama
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso menyampaikan bahwa revisi Undang-undang KPK bukanlah suaru yang terlarang.
-
Politisi Golkar Sindir 3 Parpol Pengusung Anies yang Dulu Ikut Setujui Revisi UU KPK
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyebut revisi UU KPK yang kini sudah disahkan disetujui oleh semua partai politik di parlemen.
-
Bandingkan Janji Berantas Korupsi: Anies Revisi UU KPK, Ganjar Perkuat Penegak Hukum, Kalau Prabowo?
Apa saja gagasan dan janji yang mereka tawarkan untuk pemberantasan korupsi? Berikut rangkumannya.
-
Anies Ingin Revisi UU KPK dan Bikin Jera Koruptor Lewat Penegakan UU Perampasan Aset
Calon Presiden Anies Baswedan menilai, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) harus direvisi.
-
Mahfud MD Banjir Kritik seusai Sebut OTT KPK Kurang Bukti Berujung Klarifikasi
Banjir kritik diterima Mahfud usai menyebut OTT KPK kerap dilakukan ketika tidak cukup bukti. Kemudian ia pun meralat pernyataannya itu.
-
Rentetan Skandal Menghantam KPK, Advokat Senior: Demoralisasi dan Degradasi Sangat Dahsyat
Advokat senior menilai deretan skandal yang menghantam KPK menjadi wujud demoralisasi dan degradasi yang sangat dahsyat.
-
Saut Situmorang Sebut KPK Tidak Profesional: Mereka Sangat Politis dalam Memberantas Korupsi
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebut bahwa lembaga antitasuah itu saat ini begitu bermasalah kondisinya.
-
DPR Yakin Tak Ada Kaitan Merosotnya Skor IPK dengan Revisi UU KPK
Sejauh ini keyakinan publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi itu hanya terbatas pada giat operasi tangkap tangan (OTT).
