Pendidikan GOTAG
Daerah Otonomi Baru
Berita
-
Polemik Pemekaran Wilayah Mencuat, Forkonas PP DOB: Sudah Waktunya
Polemik pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
-
Kemendagri Terima Usulan 337 Daerah Otonomi Baru, di Antaranya Usulan Penambahan 42 Provinsi Baru
Kemendagri menerima usulan 337 daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia. Setidaknya ada usulan penambahan 42 provinsi baru di Indonesia.
-
Magang bagi ASN Diharapkan Bisa Tekan Kesenjangan Pembangunan di Daerah Otonomi Baru
Agus menyampaikan, selama ini disadari memang masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kompetensi ASN secara nasional. Terlebih kesenjangan tersebut
-
Anies Baswedan Soal Daerah Otonomi Baru: Jika Landasannya Teknokratik Layak Dipertimbangkan
Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bicara mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) saat menghadiri Sarasehan DPD RI, Jumat (2/2/2024).
-
Endeq Malaysia Teken Kerjasama Pengembangan Daerah Otonomi Baru Ikim di Sumsel
Endeq Malaysia SDD BHD dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kikim, Sumatera Barat
-
Gelar Rakornas, Forkonas PP DOB Sebut Pembentukan Daerah Otonomi Baru Amanat Reformasi
Rakornas PP DOB akan diikuti sedikitnya 500 peserta yang terdiri dari pengurus di level pusat, wilayah, hingga cabang di kabupaten dan kota.
-
Bawaslu Fokus Mempersiapkan Pengawasan Pemilu 2024 di Daerah Otonomi Baru
Proses percepatan ini juga disebut untuk memudahkan pihaknya dalam melakukan mitigasi yang juga merupakan syarat supaya Pemilu 2024 dapat berlangsung
-
DOB Dinilai Mampu Memperpendek Rentang Kendali Birokrasi dan Maksimalnya Pelayanan Publik
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan memudahkan penanganan
-
Lantik Anggota Bawaslu Papua dan DOB, Rahmat Bagja: Ini Daerah Istimewa
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah janji Anggota Bawaslu Papua dan DOB.
-
DPR Sahkan UU Provinsi Papua Barat Daya, Puan Harap Kesejahteraan Rakyat Bumi Cendrawasih Meningkat
Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang ini harapan Ketua DPR Puan Maharani.
-
DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang
Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan atas hasil pembahasan RUU Papua Barat Daya.
-
Resmikan Tiga DOB, Mendagri Tito Jelaskan Alasan Pembangunan Papua Lambat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas alasan historis mengapa pembangunan di Papua terkesan lambat.
-
Resmi Dilantik, Mendagri Minta Tiga Penjabat Gubernur Papua Fokus Jaga Stabilitas Pemerintahan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru saja melantik tigak Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
-
Mendagri Tito Karnavian Sebut Unik Tanggal Peresmian DOB Papua
Tito menjelaskan pilihan waktu persemian DOB Papua merupakan usulan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo.
-
Mendagri Tito Karnavian Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua
Peresmian ini juga dilanjutkan dengan pelantikan tiga orang penjabat (Pj) gubernur yang sudah ditunjuk untuk memimpin tiga provinsi baru tersebut.
-
Kementerian Dalam Negeri Terus Matangkan Persiapan Peresmian Tiga Daerah Otonomi Baru
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan persiapan peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
-
Kemendagri Jelaskan Kesiapan Penyelenggaraan Pemerintahan di 3 Daerah Otonomi Baru di Papua
Persiapan itu terus dipercepat seiring rencana dilibatkannya tiga DOB tersebut pada Pemilu 2024.
-
Bentuk Roadmap Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemendagri Pastikan 3 DOB Papua Segera Diresmikan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memastikan percepatan persiapan peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
-
Gelar Rakor, Pokja III Satgas Pengawalan DOB Bahas Kebutuhan Kuota ASN di Provinsi Papua Pegunungan
Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi (Rakor) lanjutan
-
Dukung Pemerintahan di 3 Provinsi Baru Papua, Kemendagri Mutakhirkan Database dan Informasi
Kemendagri melakukan pemutakhiran database dan informasi terkait dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.
