Pendidikan GOTAG
Amandemen UUD 1945
Berita
-
Tamliha: PPP Belum Bersikap Sepanjang MPR tidak Memiliki Agenda untuk Mengamandemen UUD 1945
Fraksi PPP di DPR akan tetap menunggu hingga MPR menggelar agenda pembahasan usulan penundaan pemilu lewat amandemen UUD 1945.
-
Peneliti Kritik Sikap PSI yang Dukung Amandemen UUD 45 untuk Akomodasi Presiden 3 Periode
Virdika mengkritik sikap PSI yang juga ikut mendukung amandemen UUD 1945 untuk bisa mengakomodasi wacana 3 periode jabatan presiden.
-
Cara Paling Rasional Perpanjang Jabatan Presiden Adalah Amandemen UUD 1945
Ujang menjelaskan, agar amandemen bisa dilakukan mesti diusulkan atau didukung oleh 1/3 anggota MPR.
-
Tunda Pemilu? Pimpinan MPR: Tanya Dulu Rakyat Apa Setuju Amandemen UUD 1945
Namun, sebagai sebuah isu, pimpinan MPR terus mengamati perkembangan usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.
-
Jangan Fobia GBHN Buatan Orde Baru, Jimly dan Bamsoet Senada: PPHN Memperkuat Sistem Presidensil
Jangan fobia terhadap GBHN atau PPHN. Untuk menetapkan PPHN memang perlu amandemen UUD 1945. Hal penting adalah mengawal dan mencegah 'penumpang gelap
-
SMRC: Hanya 5 Persen Rakyat Ingin Masa Jabatan Presiden Lebih dari Dua Periode
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, hanya 5 persen rakyat Indonesia yang menginginkan masa jabatan presiden bisa le
-
Survei SMRC: Sebanyak 87 Persen Rakyat Menolak Presiden Dipilih MPR
Mayoritas rakyat Indonesia menolak presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).聽
-
Survei Indikator: Mayoritas Publik Menilai Belum Saatnya Dilakukan Amandemen UUD 1945
聽Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasi survei terbarunya terkait wacana Amandemen UUD 1945.
-
Demokrat: MPR Belum Putuskan Apapun Terkait Wacana PPHN Dimasukkan dalam Amandemen UUD 1945
Syarief Hasan menegaskan bahwa MPR belum memutuskan apapun terkait wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dimasukkan dalam amandemen UUD 45.
-
Ahli Hukum Duga Wacana Amandemen UUD 1945 Jadi Jalan Awal ke Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Hal itu dikatakan Zainal dalam diskusi virtual bertajuk "Membaca Wacana Amandemen UUD 1945: Akal-akalan 3 Periode?鈥漼ang diadakan KontraS.
-
Amandemen UUD 1945: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil-hasilnya
UUD 1945 dianggap sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
-
Ahmad Basarah : Pernyataan Amien Rais Berbasis Halusinasi dan Niat Provokasi
Wacana MPR RI melakukan amandemen UUD NRI 1945 sesungguhnya sudah muncul sejak dikeluarkannya Rekomendasi MPR masa bhakti 2009-2014 dan 2014-2019 lalu
-
Amien Rais Singgung Ada Upaya Penghancuran Bangsa Lewat Amandemen UUD 1945
Amien mengatakan, bahwa tokoh-tokoh Pro Jokowi itu menganggap Jokowi merupakan tokoh yang tak tergantikan.
-
Pengamat: Rakyat Butuh Makan, Bukan Amandemen UUD 1945
Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak Amandemen UUD 1945.
-
MPR RI Terbuka Bagi Siapapun untuk Menyampaikan Aspirasinya Terkait Pokok-pokok Haluan Negara
Langkah MPR RI periode 2019-2024 menyiapkan kehadiran PPHN, sebagai bentuk menjalankan amanat rekomendasi dari MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.
-
Sekjen PBB: Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Amandemen Terbatas
Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noor, menyebut Jokowi membantah adanya wacana keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi Presiden Indonesia.
-
Soal Amandemen UUD, Guru Besar UIN Jakarta: Berkaca UU KPK, Bisa Saja Rakyat Dikibuli Lagi
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra turut tanggapi kabar wacana amandemen UUD 1945 tentang perpanjangan masa jabatan presiden
-
PBB Sebut Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu petinggi parpol koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan, Rabu (1/9/2021).
-
Jokowi Tegas Menolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode, Sebut Tak Mau Disalahkan
Presiden Joko Widodo kembali mengadakan pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021).
-
Wakil Ketua MPR RI: Amandemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa
Jangan sampai, menurut Lestari, proses amandemen UUD 1945 menjadi bola liar yang berpotensi merusak tujuan awal amandemen itu sendiri.
