TAG
Amandemen UUD 1945
Berita
-
Respons Bamsoet Usai Dapat Sanksi dari MKD
Bamsoet disanksi karena pernyataannya soal seluruh partai politik setuju untuk melakukan Amandemen UUD 1945.
-
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Bamsoet di MKD Cabut Laporan dan Minta Maaf
Dia menegaskan, Ketua MPR Bambang Soesatyo tidak pernah menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD RI 1945.
-
Bamsoet Klaim Tak Pernah Sebut Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD
Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim tak pernah menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Sambangi Kantor PKB, Bamsoet Bantah soal Presiden Dipilih MPR Lewat Amandemen UUD 45
Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengklarifikasi soal isu yang keluar bahwa MPR RI memutuskan amandemen UUD 1945.
-
Isu Amandemen UUD, Sjarifuddin Hasan: Kami Tidak Pernah Membahas Pilpres Dikembalikan Ke MPR
Sjarifuddin Hasan menuturkan, wacana perlunya amandemen pun sempat berkembang tak sebatas haluan negara
-
Usai Bertemu Pimpinan MPR, NasDem Sepakat Dilakukannya Amendemen UUD 1945
"Pada dasarnya, Fraksi Partai NasDem mendukung amendemen UUD 1945," kata Tobas saat jumpa pers di NasDem Tower.
-
Temui Try Sutrisno, Bamsoet Terima Aspirasi Terkait Kajian Mendalam Amandemen UUD 1945
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno terkait kajian amandemen UUD 1945.
-
Simalakama Amandemen UUD 1945
UUD 1945 diminta dikembalikan ke naskah aslinya, sehingga UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (37 Pasal), dan Penjelasan.
-
DPD RI Nilai Ada Suasana Kebatinan yang Kurang Baik Saat Wacana Amandemen UUD 45 Muncul
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, menyoroti adanya suasana kebatinan yang kurang baik dalam wacana amandemen UUD 1945.
-
Wacana Amandemen UUD 1945, Presiden Jokowi: Sebaiknya Setelah Pemilu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa wacana Amandemen UUD 1945 sebaiknya dilakukan setelah Pemilu 2024.
-
PKS Khawatir MPR Jadi Tirani dan Oligarki Bila Lembaga Tertinggi Negara
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya khawatir MPR akan menjadi lembaga tirani dan oligarki.
-
PAN Setuju Wacana Presiden Dipilih MPR RI, Tapi Beri Catatan
Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan wacana amandemen UUD 1945 agar presiden bisa dilantik dan dipilih MPR RI.
-
Wacana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD: Sudah Berkali-kali, Tapi Implementasinya Terjadi Penyimpangan
Menurut Mahfud amandemen UUD 1945 harus dibarengi dengan adanya komitmen menegakkan konstitusi.
-
Takut Dicurigai, MPR Ogah Bahas Amandemen Sebelum Pemilu
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pihaknya belum akan membahas amandemen UUD 1945 sekarang ini.
-
Fadel Muhammad Ungkap Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Sulit Terlaksana
Wakil Ketua MPR RI menegaskan penguatan Lembaga DPD melalui amandemen UUD 1945 sulit untuk direalisasikan.
-
DPD RI Tawarkan Proposal Perbaikan Konstitusi untuk Pastikan Kedaulatan dan Kemakmuran Rakyat
Ketua DPD RI mengatakan DPD RI sudah seharusnya memiliki proposal atau usulan perbaikan konstitusi yang mampu memperkuat kedaulatan dan kemakmuran.
-
Amandemen UUD 1945, Mulai dari Tahap Perubahan hingga Hasilnya
Simak proses amandemen UUD 1945 di Indonesia. Dimulai dari tahap perubahan hingga rincian hasil amandemen UUD 1945.
-
Relawan Jokowi Dukung 3 Periode, Jokpro Desak MPR Amandemen UUD 1945
Timothy Ivan Triyono mendesak MPR RI agar segera membahas amandemen UUD 1945 terkait jabatan presiden tiga periode.
-
PDI Perjuangan:Â PPHN Panitia Adhoc MPR Permudah Amandemen UUD 1945 Periode 2024-2029
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengharapkan pembentukan Panitia Adhoc yang akan menyusun substansi PPHN
-
Mendukung Sikap F-PDIP di MPR, HNW: Agar Tak Disusupi Untuk Amandemen Penundaan Pemilu
Hidayat Nur Wahid sepakat dengan sikap berbagai pakar HTN, juga Fraksi PDIP MPR RI dan beberapa anggota DPD, yang mengusulkan agar amandemen konstitus