Pendidikan GOTAG
Albert Aries
Berita
-
Aturan Tak Boleh Berpendapat di Luar Pengadilan dalam RUU KUHAP Jadi Sorotan Utama Para Advokat
Praktisi Hukum Universitas Trisakti Albert Aries mengatakan para advokat memiliki perhatian yang sama dalam RUU KUHAP.
-
Pakar Hukum Kritik OCCRP yang Masukkan Jokowi ke Daftar Tokoh Terkorup: Penghinaan bagi Indonesia
Pakar Hukum menilai publikasi OCCRP yang masukkan Jokowi ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia 2024 adalah sebuah fitnah dan penghinaan Indonesia.
-
Pro-Kontra Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup 2024 Versi OCCRP, Pengamat Singgung Fitnah
Masuknya Jokowi dalam daftar pemimpin paling korup dunia tahun 2024 menurut OCCRP, membuat sejumlah pihak berkomentar.
-
Divonis Penjara Seumur Hidup, Pakar Sebut Ferdy Sambo Tak Bisa Dapat Remisi
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries mengatakan hak remisi tak bisa diberikan terhadap narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup
-
KUHP Baru Bisa Bikin Hukuman Mati Ferdy jadi Penjara Seumur Hidup? Ini Penjelasannya
Albert mengungkapkan saat KUHP Nasional berlaku nanti, maka akan membuka peluang bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi kepada presiden
-
Saksi Ahli Sebut Bharada E Tak Bisa Dipidana dan Disalahkan, Hanya Jalankan Perintah Ferdy Sambo
Berikut ini penjelasan saksi ahli yang menyebut Bharada E tak bisa dipidana karena hanya menuruti perintah Ferdy Sambo.
-
Ahli Hukum Pidana Albert Aries Sebut Richard Eliezer Layak Dapat Status Justice Collaborator
Ahli Hukum Pidana, Albert Aries menyebutkan bahwa Richard Eliezer pantas mendapatkan status Justice Collaborator.
-
Pengacara Bharada E Sebut Keterangan Ahli Hukum Pidana Untungkan Eliezer: Perkara Makin Terang
Saksi ahli ini dihadirkan oleh Penasehat Hukum Eliezer untuk memberikan perspektifnya dalam hal hukum pidana agar dapat menguntungkan posisi Eliezer
-
Ahli Hukum Pidana Beberkan Alasan Richard Eliezer Layak Jadi Justice Collaborator
Ahli hukum pidana Dr Albert Aries mengungkapkan alasan mengapa Richard Eliezer layak menjadi justice collaborator
-
Hasil Lie Detector Ferdy Sambo Cs Disebut Bisa Jadi Alat Bukti Sah dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J
Hasil tes lie detector atau uji kebohongan Ferdy Sambo Cs disebut bisa menjadi alat bukti sah dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J.
-
Ahli Pidana Sebut Atasan yang Perintah Bharada E Menembak Brigadir J Patut Dipidana
Dr Albert Aries mengatakan atasan pemberi perintah Bharada E menembak Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J patut dipidana.
-
Jubir RKUHP Albert Aries Jadi Saksi Meringankan Bharada E soal Kematian Brigadir J Hari Ini
Agenda sidang kali ini adalah memeriksa saksi meringankan atas terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.
-
Juru Bicara Tim Sosialisasi Sebut KUHP Jamin Kemerdekaan Pers
Juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menyampaikan proses penyusunan KUHP sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan komunitas pers
-
Pasal Penghinaan Polisi dan Jaksa Dihapus, Ini Penjelasan Jubir RKUHP
Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries, memberikan penjelasan mengenai pasal penghinaan terhadap polisi dan jaksa yang kini lenyap
-
Jubir Tim Sosialisasi Sebut Pasal Penyebaran Paham Anti Pancasila di RKUHP Wujud Nasionalisme
Pasal 188 RKUHP yang dianggap bersifat multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis seperti di era Orde Baru.
-
Tim Sosialisasi Sebut Delik Agama-Kepercayaan di RKUHP untuk Jaga Persatuan dan Keharmonisan
Albert Aries memberikan tanggapan terhadap Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief yang menyatakan bahwa delik agama di RKUHP.
-
Tim Sosialisasi Sebut Penyusunan RKUHP Telah Partisipatif dan Menjamin Demokrasi
Juru Bicara (Jubir) Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menyampaikan pandangan terbaru soal RKUHP.
-
Juru Bicara Tim Sosialisasi Pastikan Semangat RKUHP untuk Lindungi Anak dari Perilaku Menyimpang
Pemerintah menegaskan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan masa depan mereka harus benar-benar dilindungi.
-
Albert Aries: Draf RKUHP Tidak Kriminalisasi Kemerdekaan Pers
Hal itu menanggapi surat Dewan Pers kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengesahan RKUHP ditunda.
-
Lapor ke Presiden Jokowi, Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP
Pemerintah bersama DPR RI menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dijadwalkan dibahas tanggal 21 dan 22 November
