Pendidikan GOTAG
Al Araf
Berita
Foto (6)
-
20 Organisasi Sipil Desak Panglima TNI Cabut Perintah Pengerahan Prajurit di Kejati dan Kejari
Sebanyak 20 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
-
Pernyataan Hasan Nasbi soal Teror Kepala Babi 'Dimasak Saja' Dinilai Tidak Patut & Tak Berempati
Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh 'memasak kepala babi', selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers.
-
Kecam Penembakan 3 Polisi, Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Perluasan Kewenangan TNI Ranah Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti pengaturan senjata api yang masih lemah bagi militer terkait insiden penembakan 3 polisi.
-
Centra Initiative: Letkol Teddy dan Letjen Novi Harus Mundur Tanpa Harus Menunggu Revisi UU TNI
Al Araf, mengatakan Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dan Dirut Perum Bulog Letjen TNI Novi Helmy Prasetya sebaiknya mundur dari TNI.
-
Pengamat Militer Sorot Revisi UU TNI: Tentara Dilatih Untuk Perang Bukan Jadi Dirjen
Pengamat militer sekaligus Koordinator Centra Initiative Al Araf mengkritisi Revisi UU TNI yang dinilainya memundurkan transformasi dan reformasi TNI.
-
Pegiat HAM hingga Pengamat Soroti RUU TNI, Sebut Berpotensi Ancam Kebebasan dan Demokrasi Indonesia
Usman Hamid menilai RUU TNI bermasalah karena akan memperluas jabatan-jabatan sipil yang akan dapat diduduki TNI. Â
-
Jokowi Ikut Endorse Calon Kepala Daerah, Al Araf: Pilkada Jadi Penyangga Pertarungan Politik di 2029
Al Araf menyoroti langkah Jokowi yang terlibat aktif dalam kampanye pemenangan pasangan calon di Pilkada 2024.
-
RUU TNI Dinilai Mengembalikan Dwi Fungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi, Apa Alasannya?
Sejumlah usulan perubahan di dalam revisi UU TNI dinilai sama sekali tidak kontributif terhadap agenda reformasi TNI.
-
Wapres Yakin Dwi Fungsi TNI Tak Akan Tercipta, Al Araf: Faktanya Sudah TerjadiÂ
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menanggapi keyakinan Wapres Ma'ruf Amin dwi fungsi ABRI tak akan tercipta jika TNI-Polri mengisi jabat
-
Centra Initiative Soal Aturan TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN: Ancaman Serius Demokrasi di Indonesia
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf mengkritisi rencana hadirnya aturan untuk menempatkan TNI dan Polri dalam jabatan sipil.
-
Pengamat Militer Nilai Prabowo Tak Pantas Terima Gelar Jenderal Kehormatan, Ini Alasannya
Al Araf menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tak pantas terima gelar Jenderal Kehormatan TNI.
-
Pengamat: Pemberian Pangkat Kehormatan Prabowo Ada Kepentingan Transaksi Politik, Bahkan Cacat Hukum
Pengamat, Al Araf menilai penyematan jenderal bintang 4 kepada Prabowo Subianto tersebut terkesan ada kepentingan transaksi politi, bahkan dipaksakan
-
Transparansi dan Akuntabilitas Menhan Prabowo Dikritik, Buku Putih Pertahanan Bisa Jadi Ukuran
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengkritik transparansi dan akuntabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
-
Putusan Kontroversi MK Disebut Puncak Gunung Es Kemunduran Demokrasi di Indonesia
Al Araf, Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative, mengatakan, demokrasi di Indonesia seperti berjalan mundur ke belakang, ditambah narasi negatif.
-
Soal Putusan MK Terkait Gugatan Usia Capres-Cawapres, Prabowo Dinilai Paling Berkepentingan
Menurutnya, MK tidak bekerja untuk masalah-masalah yang bersifat substansial mengawal hak-hak konstitusional warga negara.
-
Prabowo Dinilai Bakal Diuntungkan Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan gugatan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada esok hari, Senin (16/10/2023).
-
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Isu Suplai Senjata ke Junta Militer Myanmar: Ini Persoalan Serius
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti soal dugaan adanya suplai 400 juta peluru dari Indonesia ke junta militer Myanmar.
-
Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi yang Sebut Konflik Papua Masalah Kecil: Harus Dipahami Masalahnya
Araf menilai, pernyataan Jokowi menyakitkan para korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
-
TNI, Polri, dan Intelijen Diminta Netral dan Tidak Berpihak kepada Kandidat di Pemilu 2024
Dalam pemilu 2024, netralitas TNI, Polri dan Intelijen merupakan sesuatu yang mutlak. TNI, Polri, dan Intelijen tidak boleh berpihak.
-
Imparsial: Vonis Hukuman Mati Meningkat Signifikan di Era Presiden Jokowi
Imparsial mengatakan ada tren kenaikan vonis hukuman mati pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
