bet365×ãÇòͶע

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan 25 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

"Kami juga sudah minta paling enggak 25 ribu itu tahun ini orang yang tidak bergaji, tetapi berpenghasilan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan kebijakan agar minimal 10 persen dari total alokasi rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Baca juga: Aturan Diubah, MBR Bergaji Rp 12 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

Heru menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada bank penyalur.

"Kebijakan kami di BP Tapera di tahun ini, kami sudah tetapkan ke semua bank penyalur, dari alokasi 220 ribu itu minimal 10 persen harus sampai ke non-fixed income. Itu sudah ditugaskan ke semua 39 banyak penyalur," kata Heru.

Kebijakan ini disebut juga sudah menjadi bagian dari perjanjian kerja sama antara BP Tapera dan 39 bank penyalur yang terlibat.

Menurut Heru, jika kuota rumah subsidi bertambah, jumlah rumah untuk masyarakat tanpa penghasilan tetap juga akan ikut meningkat.

"Kalau [10 persen dari] 220 ribu saja berarti sudah 22 ribu. Kalau kuota naik, otomatis insyaallah akan tercapai. Itu sudah jadi bagian dari persyaratan perjanjian kerja sama kami dengan bank-bank penyalur," ujarnya.

"Jadi, 25 ribu dengan penambahan kuota saya optimis akan tercapai," ucap Heru.

Ara juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat pada pekan depan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan guna membahas penambahan kuota FLPP.

"Ini kuota alokasinya sudah habis Bulan April. Kami akan rapat dengan BI dan Menteri Keuangan," ujar Ara.