Revisi UU TNI
Mahasiswa UI Sebut DPR Langgar Aturan Sendiri dalam Revisi UU TNI
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menilai DPR melanggar aturan sendiri dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanggar aturan sendiri dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Dalam sidang perdana uji formil UU TNI 3/2025, para mahasiswa yang jadi pemohon ini menyoroti tidak dimasukkannya revisi UU TNI dalam daftar RUU Prioritas 2025 yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024鈥�2025.
Kuasa hukum pemohon, Stefani Gloria, menyatakan UU TNI tidak memenuhi syarat untuk di-carry over dari periode sebelumnya.聽
Berdasarkan Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), sebuah rancangan undang-undang (RUU) hanya dapat di-carry over apabila telah melalui tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).聽
鈥淧roses Undang-undang TNI pada periode 2019 hingga 2024 belum sampai pada tahap pembahasan DIM karena presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan,鈥� jelas Stefani dalam sidang di Gedung MK, Jumat (9/5/2025).聽
Stefani juga menambahkan, keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 yang mengesahkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU 2025鈥�2029, menempatkan revisi UU TNI dalam daftar RUU tahun 2025 hingga 2029 tanpa memberikan status carry over.聽
鈥淜arena undang-undang TNI bukan merupakan RUU carry over, pembentukan undang-undang TNI harus melewati seluruh tahapan pembentukan perundang-undangan secara berurutan sesuai dengan pasal 1 angka 1 undang-undang P3,鈥� ungkap Gloria.
鈥淵akni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan,鈥� sambungnya.聽
Baca juga: Menteri Hukum Klaim Tidak Ada Perbedaan Isi RUU TNI yang Disahkan DPR dengan yang Diundangkan
Adapun tiga mahasiswa UI yang jadi pemohon dalam perkara 56/PUU-XXIII/2025 adalah Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd.聽
Sebagai informasi, MK menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hari ini.聽
Berdasarkan informasi yang tertera di situs resmi MK, terdapat 11 perkara pengujian UU TNI yang akan disidangkan.聽
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.