VIDEO Kala Bobby Nasution 7 Jam di KPK: Bahas Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara
Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan, selain Bobby Nasution, jajaran DPRD Sumatera Utara turut hadir dalam pertemuan ini.Â
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution telah menyelesaikan pertemuan hampir tujuh jam dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).
Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meninggalkan gedung sekitar pukul 15:56 WIB dengan pengawalan sejumlah ajudan.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby mengungkapkan ia diundang oleh KPK untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi, guna memperkuat kerjasama antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD.
"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD," ucap Pria bernama lengkap Muhammad Bobby Afif Nasution itu, saat diwawancarai oleh awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Pada pertemuan kali ini, Bobby menjelaskan KPK mengundang delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten/kota.
Dia juga menambahkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra nantinya akan diundang untuk pertemuan serupa.
"Seluruh provinsi dan kabupaten/kota nanti di Sumatra akan diundang semua."
"Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah," jelas suami dari Kahiyang Ayu tersebut.
Ia merinci pembahasan utamanya mencakup upaya penegakan dan pencegahan korupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, serta optimalisasi pendapatan.
Penjelasan KPK
Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kehadiran Bobby Nasution di KPK merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan supervisi, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memetakan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, serta memberikan pendampingan lebih terukur dan terarah dari KPK.
Budi menambahkan, selain Bobby Nasution, jajaran DPRD Sumatera Utara turut hadir dalam pertemuan ini.Â
Menurut KPK, keberadaan gubernur dan DPRD sebagai stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah sangat penting untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pemerintah dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan.
"Harapannya, pemberantasan korupsi di daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Budi.(bet365×ãÇòͶעnews/Ilham/Apfia Tioconny Billy/Malau)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.