bet365×ãÇòͶע

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi pemberangkatan haji ilegal. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief menegaskan pentingnya memastikan keberangkatan haji hanya menggunakan visa resmi haji, bukan visa jenis lain.

Baca juga: Penerapan Murur dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 Akan Diperluas, Ini Kata Dirjen PHU Kemenag

Hilman mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dua hari lalu. Pesan itu menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai larangan penggunaan visa non-haji untuk beribadah haji.

"Dua hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia melalui pesan yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta ikut berpartisipasi menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji," kata Hilman melalui keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Menurut Hilman, pemerintah Arab Saudi menemukan banyak kasus di mana orang-orang tertipu atau tidak sadar bahwa mereka diberangkatkan ke Tanah Suci menggunakan visa selain visa haji. Kondisi ini tidak hanya merugikan jemaah, tetapi juga melanggar regulasi ketat yang telah ditetapkan otoritas Saudi.

"Mereka menyebutkan banyak orang tertipu, banyak yang terlena, dan ada juga yang tidak tahu bahwa visa yang mereka pegang itu bukan visa haji. Padahal mereka dijanjikan bisa berangkat untuk berhaji," jelas Hilman.

Baca juga: Sosok Kasim, Calon Jemaah Haji Tertua di Kabupaten Malang, Berangkat Sendiri karena Istri Meninggal

Pemerintah Arab Saudi tahun ini menegakkan aturan secara disiplin dan ketat untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Mereka sangat menekankan kepatuhan terhadap regulasi, baik dalam pengurusan visa maupun dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

"Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin dan ketat terhadap regulasinya. Ini semua dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan tertib dan nyaman bagi seluruh jemaah," kata Hilman.

Sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan tersebut, Hilman mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak tergiur tawaran perjalanan haji menggunakan visa non-haji, seperti visa ziarah, visa turis, atau visa bisnis.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap oknum-oknum yang menjanjikan keberangkatan tanpa prosedur resmi.

"Kami harap tidak ada lagi yang menggunakan visa selain visa haji. Ini untuk menunjukkan tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di Tanah Suci. Kalau kita patuh, maka pelaksanaan haji akan berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu, Hilman juga meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) membantu menyebarkan informasi ini agar tidak ada lagi korban penipuan yang berujung pada batalnya ibadah haji.

Baca juga: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M Turun, Menag Tekankan Pentingnya Efisiensi

"Ini pesan kami, dan mudah-mudahan dapat tersampaikan kepada publik yang lebih luas. Mari kita sama-sama menjaga agar pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan," pungkasnya.