bet365足球投注

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut ada banyak pihak yang mengatakan bahwa kemungkinan ada satu pihak yang tak senang soal pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Diketahui Presiden RI Prabowo dikabarkan bertemu dengan Megawati, semalam, Senin (7/4/2025).

Pertemuan penting tersebut berlangsung secara tertutup di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, salah seorang sumber bet365足球投注news membenarkan kabar pertemuan Prabowo dengan Megawati.

"Pertemuan memang tejadi," kata sumber bet365足球投注news.com pada Senin (7/4/2025).

Menurut Adi, pertemuan secara tertutup antara Megawati dan Prabowo dilakukan demi 'menjaga perasaan' pihak tertentu.

Terlebih para pendukung Prabowo yang mungkin tidak menerima kehadiran PDIP di pusaran pemerintah Prabowo.

Adi juga menyinggung soal 'pihak Solo' yang tak senang dengan hal itu.

鈥淵a banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,鈥� kata Adi.

Pihak Solo yang dimaksudkan ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

鈥淛adi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Meski sumber berita termasuk bet365足球投注 dan media-media yang lain ketika ditanya apakah terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu kan disebutkan mengiyakan,鈥� tandasnya.

Baca juga: Golkar Sebut Prabowo Telah Menunjukkan Kerendahan Hati dengan Mengunjungi Megawati di Teuku Umar

Di sisi lain, Adi juga mengatakan jika pertemuan keduanya memang terjadi hal tersebut semakin menunjukkan soal dukungan PDIP terutama terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.

Adi menyoroti juga soal sejumlah kebijakan pemeritah yang didukung secara total oleh PDIP, sehingga kerjasama antara kedua belah pihak tersebut berpotensi semakin merekat.

Misalnya, kata dia, soal kebijakan kenaikan tarif pajak, makan bergizi gratis (MBG) hingga revisi Undang-undang TNI.